22
Nov

Pelajari Penegakan Hukum di Birokrasi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Kunjungi BKN

Jakarta – Humas BKN, Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional, yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pengendalian Norma, Standar, Perilaku, dan Kriteria (NSPK) Pegawai Negeri SIpil (PNS), termasuk pencegahan korupsi oleh PNS. Hal itu disampaikan Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf saat menerima Kunjungan Kerja Lapangan (KKL) Rombongan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Kantor Pusat BKN, Kamis (21/11/2019).

Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf (tengah) menyampaikan paparan mengenai BKN kepada mahasiswaUNDIP. (foto:adon)

Supranawa melanjutkan, sejak tahun 2018, BKN sudah mencanangkan kampanye ASN Keren Tanpa Korupsi. “Setelah mencanangkan kampanye ASN Keren Tanpa Korupsi, BKN bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, sebagai tindak lanjut atas temuan BKN perihal 2.357 ASN terlibat Tipikor,” ucapnya.

Terakhir, Supranawa berharap pelaksanaan KKL dapat bermanfaat positif bagi para Mahasiswa sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. “Silakan digali seluruh ilmu yang ada di BKN. Peran BKN cukup strategis dalam pencegahan korupsi, dan itu erat kaitannya dengan keilmuan hukum pidana,” pungkasnya.

Di saat yang sama, Dosen Pendamping KKL Rombongan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Nur Rokhaiti mengungkapkan alasan dipilihnya BKN menjadi tujuan KKL adalah karena BKN memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi, khususnya di birokrasi. “Sehingga, banyak studi kasus yang bisa jadi bahan pembelajaran untuk adik-adik Mahasiswa,” terangnya. ber