18
Des

Pemerintah Dorong Konsumen Gunakan Produk Bertanda SNI

Jakarta-Humas BKN, Dalam rangka mendorong pemahaman konsumen terhadap penggunaan produk barang/jasa yang memiliki standar nasional Indonesia (SNI), BKN turut berperan mendukung sosialisasi Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian yang diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) Kamis, (17/12) di kawasan Hotel Paragon.

DSC_0039

Sekretaris Utama BSN Puji Winarni. (foto: fir)

 

Sekretaris Utama BSN Puji Winarni mengungkapkan perlunya harmonisasi standarisasi produk barang/jasa sebagai upaya untuk menjamin standar kelayakan suatu produk, sekaligus menepis hambatan mobilisasi dan perdagangan khususnya dalam menghadapi era pasar bebas melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan tanggal 1 Januari 2016 mendatang.

Winarni, lebih lanjut mengakui bahwa pemahaman masyarakat terhadap pentingnya standarisasi produk masih minim. Konsumen lebih berorientasi terhadap tingkat murahnya harga suatu produk tanpa mengindahkan kualifikasi standar mutu.

Hal serupa disampaikan Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas Budi Raharjo melalui paparannya dalam kegiatan Forum Tematik Bakohumas yang bertujuan menyuarakan pentingnya implementasi UU No. 20 Tahun 2014 guna menepis mindset konsumen yang kurang mengindahkan standar mutu produk dengan alasan harga yang murah.

12363021_710846762380289_2917105666534525887_o

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas BSN, Budi Raharjo. (foto: fir)

Standarisasi dan penilaian kesusaian yang tertuang pada pasal 2 UU No. 20 Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, konsesus dan tidak memihak, transparansi, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, dan kompeten serta tertelusur.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Kementerian/Lembaga, Budi lebih lanjut mengungkapkan ruang lingkup standarisasi melibatkan semua pihak termasuk kerjasama dengan K/L dan stakeholder karena berkaitan dengan kepastian perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, khususnya peran masyarakat yang dibutuhkan untuk mendukung implemetasi UU tersebut.

“Peran serta masyarakat tertuang jelas dalam pasal 52 yang memberi ruang terhadap konsumen untuk mengusulkan dan memberi masukan dalam proses perumusan SNI, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan produk yang dikonsumsi, pastikan membeli suatu produk bertanda SNI, ” ungkapnya.

Selain mendorong penggunaan produk yang terstandarisasi, pemerintah melalui BSN, Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) berupaya melakukan pengawasan terhadap indikasi adanya pelanggaran standarisasi seperti pemalsuan dokumen SNI. (desi)