15
Okt

Pemerintah Kaji Bentuk Tim Kerja Kawal dan Awasi ASN Terlibat Ujaran Kebencian, Radikalisasi, dan Politik Praktis

Jakarta – Humas BKN, Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah merupakan salah satu landasan prinsip nilai dasar profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana saat menghadiri rapat pembahasan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), radikalisasi, dan politisasi ASN di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (15/10/2019).

Untuk mengawal prinsip nilai dasar ASN itu, Bima mendorong Pemerintah untuk segera membentuk tim yang akan mengurusi hal dimaksud. Bima mengakui, saat ini banyak oknum ASN yang terlibat isu ujaran kebencian, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi, serta terlibat politik praktis. “Tim atau satuan tugas yang terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga (K/L) nantinya diharapkan memiliki fungsi untuk mengawasi dan membina ASN agar selalu dapat mengamalkan prinsip nilai dasar serta landasan profesi ASN lainnya,” katanya.

Di saat yang sama, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Makmur Marbun mendukung penuh pembentukan tim ini. Pihaknya mengakui, hal itu dapat mencegah politisaasi ASN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 medatang. “Bersama BKN, efektif per Desember 2019, Kemdagri resmi menerapkan e-Mutasi bagi seluruh Instansi Daerah. Hal ini untuk mencegah proses mutasi yang sarat politis pasca terpilihnya Kepala Daerah,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan Kemkominfo mendukung penuh pembentukan hal ini dan akan menyiapkan fasilitas pendukung yang selama ini menjadi tugas dan fungsi Kemkominfo. “Kemkominfo akan siap mendukung tim kerja dengan menyediakan fasilitas kanal aduan berbasis teknologi informasi serta sosialisasi di saluran elektronik milik pemerintah, seperti Televisi Republik Indonesia (TVRI),” jelasnya.

Terakhir, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, KemPANRB, Setiawan Wangsaatmaja akan segera menyusun landasan hukum dan kerangka tim kerja. “Sebelum tim kerja terbentuk, tentu Pemerintah perlu menerima masukan dari beberapa pihak, untuk hal-hal yang memang selama ini ada di area abu-abu,” terangnya. “Pemerintah optimis dapat kembali mengawal profesi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” pungkasnya. ber/mia