18
Okt

Pemerintah Sepakat Bentuk Satuan Tugas Tangani Radikalisme ASN

Jakarta – Humas BKN, Pemerintah kembali menggelar rapat pembahasan penanganan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar paham radikal di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Jumat (18/10/2019). Pada rapat yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), dicapai kesepakatan untuk membentuk Satuan Tugas/Task Force.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat rapat tersebut mengatakan kondisi ASN yang terpapar paham radikal saat ini sudah menyimpang dari apa yang diamanatkan Undang-Undang, sehingga Pemerintah perlu segera melakukan tindakan untuk meredam pelanggaran yang ditimbulkan ASN terpapar paham radikal. “Utamanya perilaku (ASN terpapar paham radikal) di media sosial. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Untuk itu, Bima mendorong Satuan Tugas Penanganan Tindakan Radikalisme ASN bisa segera bekerja, agar profesi ASN kembali sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang. Namun demikian, Bima berharap hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Satuan Tugas disusun dengan optimal. “Agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, mekanisme penanganan pelanggaran dan kriteria pelanggaran perlu disusun dengan baik. Selain itu, Pemerintah berharap, Satuan Tugas dapat bekerja lebih cepat dan efektif dibandingkan mekanisme penanganan disiplin ASN yang berlaku saat ini,” tandasnya. ber/ron/gio