30
Mei

Penandatanganan Peraturan Kepala BKN & BPPT tentang Jabatan Fungsional Perekayasa

Jakarta-Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan bahwa Jabatan Fungsional Perekayasa merupakan salah satu dari 140 Jabatan Fungsional yang memiliki spesifikasi khusus, beberapa jabatan fungsional yang memiliki spesifikasi serupa seperti Jabatan fungsional Peneliti. Menyoroti kondisi Jabatan fungsional yang ada saat ini, Bima berpandangan bahwa setiap pejabat/PNS seharusnya memiliki Jabatan fungsional untuk mempermudah penerapan sistem merit.

“Akan lebih mudah jika di setiap instansi memiliki lebih banyak jabatan fungsional tertentu yang sudah jelas spesifikasi pekerjaannya, sehingga proses pengembangan kompetensinya dapat diidentifikasi dan terukur. Sistem yang demikian dapat kita terapkan pada sistem merit,” jelasnya pada Kegiatan Penandatanganan Peraturan Kepala Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi (BPPT) dan Peraturan Kepala BKN tentang Jabatan Fungsional Perekayasa Jumat, (27/5) di Kantor BPPT Jakarta.

Kepala BKN juga menyatakan bahwa ke depan jabatan fungsional tertentu (JFT) kemungkinan akan semakin banyak. Diperlukan pengelolaan database JFT yang menyediakan data profil individu yang jelas tentang masing-masing JFT.

Kegiatan Penandatanganan Peraturan Kepala BPPT & Kepala BKN meliputi Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya dan Peraturan Kepala BKN tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya. Penandatanganan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Perekayasa dan angka kreditnya merupakan tindaklanjut Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor Per/219/M.PAN/7/2008 tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.

Kepala BPPT Unggul Priyanto menjelaskan bahwa pedoman pelaksanaan pembinaan JFT Perekayasa dan angka kreditnya tertuang dalam Peraturan Kepala BKN dan yang melakukan penilaian adalah Kepala BPPT.

Selanjutnya dilakukan Penandatanganan Surat Keinginan Bersama (Letter of Intent) antara BKN dan BPPT untuk membangun kerjasama dalam bidang pembangunan teknologi informasi pada aspek pelayanan publik. Kerjasama BKN & BPPT ini diharapkan mampu mendukung transformasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi seluruh aspek kepegawaian mulai dari sisi infranstruktur hingga superstrukturnya guna mengantisipasi tren teknologi ke depan untuk mempermudah seluruh akses pelayanan. (des)