25
Jan

Penataan B/J, Imbas Pelaksanaan Pembangunan

(urut dari kiri ke kanan) Dodi Sumedi Gozali, Heru Purwaka dan Darmuji pada kegiatan Koordinasi Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa . (foto: des)

(urut dari kiri ke kanan) Dodi Sumedi Gozali, Heru Purwaka dan Darmuji pada kegiatan Koordinasi Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa . (foto: desi)

Jakarta-Humas BKN, Guna mendorong optimalisasi pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai lakukan penataan terhadap pengelolaan pengadaaan dan penggunaan barang dan jasa (B/J), mulai dari tahap persiapan hingga fase kontrol serta pemeliharaan.

Kepala Biro Umum Heru Purwaka menjelaskan kepada seluruh pejabat yang diberi kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan dan pengadaan B/J (dalam hal ini pejabat administrator) untuk merancang pengadaan sejak awal serta melakukan control secara mandiri terhadap pengelolaan B/J masing-masing unit pengadaan.

“Pejabat administrator yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan diharapkan melakukan efesiensi waktu untuk melaksanakan pengadaan B/J, terlebih yang sifatnya kebutuhan rutinitas tidak perlu diulur pengadaannya,” jelasnya pada kegiatan Koordinasi Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa yang berlangsung Kamis, (21/01) di Kantor BKN Pusat.

Pada kesempatan sama, Darmuji Kepala Bagian Layanan Pengadaan, menguraikan kedudukan pengadaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan meliputi perencanaan (planning), pemograman (programming), penganggaran (budgeting), pengadaan (procurement), serta pemanfaatan dan pemeliharaan (operation and maintenance).

Pada alur pengadaan, ungkapnya lebih lanjut, memiliki tahap perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia (tender), pelaksanaan kontrak dan pembayaran (contract implementation and payment), dan penyerahan pekerjaan/barang (handover).

Saat ditemui Tim Humas di ruang kerjanya, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan Dodi Sumedi Gozali menjelaskan pengelolaan B/J dilakukan melalui aplikasi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan koordinasi lingkup pengadaan B/J dilakukan kembali mengingat pejabat pengelola B/J sebelumnya yang dikelola oleh Pejabat Tinggi Pratama beralih fungsi kepada Pejabat Administrator. (desi)