29
Feb

Penataan Kelembagaan Antarkan China Sukseskan RB dalam 3 Tahun

????????????????????????????????????

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpandan RB), Setiawan Wangsaatmaja. (foto: mia)

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpandan RB), Setiawan Wangsaatmaja mengatakan dalam proses reformasi birokrasi Indonesia dapat berkaca dari negara lain yang lebih dulu sukses dalam mengefektifkan kerja pemerintahan. “China misalnya, pada periode tahun 1997 hingga tahun 2000, negara tersebut telah berhasil melakukan reformasi birokrasi dengan dua tahapan strategi. Tahapan pertama yaitu dimulai dengan penataan kelembagaan pada tahun 1997, di mana pada proses ini terjadi pengurangan sekitar 30% kelembagaan di tingkat pusat dan 20% kelembagaan di tingkat provinsi. Tahap kedua, China mengurangi 47% jumlah pegawai negeri. Dari sekitar 8 juta pegawai negeri di sana berkurang menjadi 4 juta pada akhir tahun 2000,” jelas Setiawan. Pernyataan tersebut disampaikan Setiawan kepada Tim Humas pada akhir Februari lalu di ruang kerjanya.

Kepada Tim Humas BKN, Setiawan mengatakan bukan tidak mungkin apa yang dilakukan China, akan pula diterapkan oleh Indonesia sebagai solusi mempercepat proses reformasi birokrasi. “Penataan kelembagaan akan menjadi tahapan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam proses mengefektifkan birokrasi. Setelah itu, sebelum rasionalisasi dilakukan kita akan memetakan potensi dan kualifikasi PNS. Dari sana kita akan mengetahui PNS yang bagaimana yang akan masuk dalam implementasi rasionalisasi,” jelas Setiawan.

Di bagian lain, kepada Tim Humas BKN, Setiawan juga mengatakan alokasi APBN/APBD Indonesia saat ini mayoritas digunakan untuk belanja pegawai ketimbang belanja modal. Bahkan, dalam APBN pada periode 2009-2015, belanja pegawai meningkat setiap tahunnya dengan rata – rata kenaikan 54%. Setiawan menjelaskan bahwa pada tahun 2015, belanja pegawai mencapai 707 triliun rupiah atau 33,8% dari total APBN dan APBD yang mencapai 2.093 triliun rupiah. Terkait itu, pemerintah menargetkan adanya penurunan belanja pegawai dengan kisaran kementerian/lembaga turun sebesar 20%, provinsi turun hingga 25% dan kabupaten/kota turun sebesar 50%. “Jika dalam perhitungan jumlah pegawai, dapat dikatakan Pemerintah menargetkan pada tahun 2019 tercapai rasionalisasi sebanyak 1 juta pegawai, ”.dep