22
Nov

Penerapan Manajemen Risiko Dorong Peningkatan Reputasi dan Akuntabilitas BKN

Jakarta – Humas BKN, Menindaklanjuti langkah implementasi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 124/KEP/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BKN, Inspektorat BKN yang bertugas sebagai tim pengawasan penerapan manajemen risiko di internal BKN melakukan pembahasan bersama pegawai perwakilan unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama.

Dalam Keputusan Kepala BKN tersebut, manajemen risiko yang diatur bertujuan untuk mendorong organisasi proaktif menyusun manajemen risiko sehingga dapat meningkatkan perencanaan dan efektivitas kinerja organisasi yang berdampak pada peningkatan reputasi positif dan akuntabilitas instansi. Inspektur BKN, Darmuji mengungkapkan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan BKN sudah disosialisasikan kepada unit kerja di Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional (Kanreg) BKN.

“Dengan Keputusan Kepala BKN mengenai penerapan manajemen risiko ini, Inspektorat selaku unit pengawas internal BKN mendorong implementasi manajemen risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari Unit JPT Madya dan Pratama,” ungkapnya dalam rapat Koordinasi Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko, yang berlangsung Jumat (22/11/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta. Pertemuan ini juga melibatkan tim dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina unit inspektorat di instansi Pemerintah untuk memberikan asistensi kepada Tim Manajemen Risiko BKN.

Darmuji juga menekankan soal peran Inspektorat BKN sebagai unit insurance yang akan memastikan kegiatan di lingkungan BKN tidak keluar dari koridor aturan, dan memberikan konsultasi kepada UPR yang mengalami kendala. Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini juga bertujuan sebagai langkah penyatuan persepsi Tim Manajemen Risiko BKN, khususnya Sekretariat Komite Risiko yang diberikan tanggung jawab mulai dari menyusun konsep kebijakan penerapan manajemen risiko, memantau penyusunan profil risiko, memfasilitasi pelaksanaan, sampai dengan melaporkan pelaksanaan proses penerapan manajemen risiko internal kepada Kepala BKN. des