19
Sep

Pengawasan Kearsipan Internal Dorong Arsip BKN Lebih Baik

Jakarta РHumas BKN, Tim Pengawas Kearsipan Internal  yang beranggotakan pejabat fungsional Arsiparis, pejabat fungsional Auditor dan pejabat Pengawas di bidang pengawasan yang telah memiliki Sertifikat Pengawasan Kearsipan Internal tengah melakukan pengawasan kearsipan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sudah berlangsung sejak September sampai dengan Desember mendatang.

Adapun unit kerja di BKN yang menjadi objek pengawasan kearsipan meliputi 27 unit pengolah di lingkungan Kantor Pusat BKN, unit kearsipan II di Kantor Regional (Kanreg) yakni Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg III BKN Bandung, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kanreg V BKN Jakarta dan Kanreg VII BKN Palembang. Sementara untuk alur pengawasan kearsipan yang dilaksanakan melalui validasi berupa verifikasi dokumen, wawancara, pengamatan langsung dan uji petik di lapangan.

Audit dan penyerahan risalah hasil audit kearsipan internal sementara di Kanreg III BKN Bandung. Foto:edi

Kepala Bagian Persuratan, Dodi Sumedi Gozali mengatakan sasaran yang ingin dicapai dengan Pengawasan Kearsipan Internal adalah penyelenggaraan kearsipan yang semakin baik di BKN. Menurutnya agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. “Sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan di 2 Kanreg. Untuk Kanreg III BKN Bandung sudah berlangsung pada 11 – 12 September dan sudah disampaikan Risalah Hasil Audit Kearsipan Internal. Sementara untuk Kanreg VII BKN Palembang pelaksanaan mulai tanggal 18 – 20 Spetember 2019 dan sedang berjalan,” terangnya.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. des/BiroUmumBKN