17
Feb

Pengelolaan Keuangan Negara Harus Hasilkan Output dan Outcome yang Efektif

Lombok-Humas BKN, “Pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan output dan outcome yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan BKN, Wahyu, dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Aggaran Biro Umum Tahun 2020 dan Penyusunan Tata Naskah Dinas di Lingkungan BKN, Lombok, Sabtu (16/2/2019).

Wahyu mengingatkan hal yang tak kalah penting dalam implementasi anggaran keuangan sebuah unit adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Wahyu mengingatkan sejumlah prinsip penyusunan laporan keuangan seperti yang tertuang dalam amanat UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara. “Dalam menyusun laporan keuangan harus memperhatikan sejumlah aspek seperti akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Untuk menjaga obyektivitas, nantinya laporan keuangan akan diperiksa oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri”.

Di bagian lain, Inspektur BKN, A Darmuji, yang hadir pada kesempatan itu menjelaskan implementasi anggaran keuangan unit-unit di BKN akan dikawal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008, tugas APIP yakni memberikan kenyakinan yang memadai atas ketaatan kehematan efisiensi dan efektivitas pencapaian realisasi anggaran; Memberikan peringatan dini dengan manajemen risiko; Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah”.

Sebelumnya, terkait pengganggaran, Sekretris Utama (Sestama) BKN, Supranawa Yusuf mengatakan realisasi anggaran harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dan realistis. “Susun skala prioritas yang mana yang harus diutamakan dalam perealisasiannya”. bay