12
Nov

Pengembangan Jabatan Fungsional, Salah Satu Opsi Wujudkan Perampingan Organisasi

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian di Kantor Pusat BKN, Jakarta pada Selasa (12/11/2019). Rakor yang dihadiri oleh 100 pegawai BKN Pusat dan Kantor Regional tersebut digelar dalam rangka mengembangkan potensi pegawai fungsional dan meningkatkan SDM yang merupakan aset organisasi.

Sekretaris Utama (Sestama) BKN, Supranawa Yusuf menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakor ini selaras dengan rencana perampingan organisasi dalam konteks percepatan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan melalui salah satu opsi pengembangan Jabatan Fungsional. Saat ini, jabatan masih didominasi oleh Jabatan Pelaksana atau Administrator, padahal setiap Instansi idealnya didominasi oleh Pejabat Fungsional. “Hal itulah yang dapat menjadi rujukan pengalihan jabatan untuk mewujudkan perampingan organisasi,” ujar Sestama BKN.

Sestama BKN melanjutkan, BKN saat ini sedang menyusun kriteria jabatan yang dapat dialihkan ke Jabatan Fungsional. Namun ada berbagai kendala yang dihadapi salah satunya yaitu masih diperlukan pembedaan hubungan tugas antara Jabatan Fungsional dan Non-Jabatan Fungsional. “Selain itu harus ada pembenahan positioning agar tidak ada lagi anggapan atau mindset bahwa Jabatan Fungsional adalah jabatan kelas dua,” ungkapnya.

Pada Rakor tersebut turut hadir sejumlah narasumber yang menyampaikan paparan mengenai pembinaan dan standarisasi penilaian angka kredit Jabatan Fungsional, di antaranya Desy Mutia Ali selaku Asesor SDM Aparatur Madya BKN, Gunarto selaku Analis Kepegawaian Madya, Simson Sitanggang selaku Auditor Kepegawaian Madya, Kepala Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, Juahir yang dimoderatori oleh Janry H.U.P. Simanungkalit selaku Direktur Kompensasi Aparatur Sipil Negara (ASN). kaw