03
Des

Peningkatan Kualitas Pelayanan diharapkan Tekan Keluhan Masyarakat

Jakarta- Humas BKN, Terus memperbaiki kinerja para ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengadakan Kick off Meeting (KOM) Pilot Project Manajemen Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 di ruang rapat Sriwijaya Kementerian PAN RB pada Selasa (03/12/2019). Acara ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) yang ditunjuk sebagai role model pilot project ini seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Pemerintah daerah Sumatera Barat, Yogyakarta, Sidoarjo dan Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Utama Supranawa Yusuf mengatakan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan masih banyak yang mengeluhkan layanan dari PNS. Pemerintah terus berusaha melakukan perbaikan dalam memberikan layanan apalagi sekarang ada PP Nomor 30 Tahun 2019. “BKN menyambut baik adanya KOM Pilot Project Manajemen Kinerja ini agar nilai yang diberikan dalam SKP sesuai dengan apa yang pegawai kerjakan di lapangan. Usaha perbaikan ini perlu didukung oleh semua pihak, baik dari individu, organisasi, masyarakat maupun pemangku kepentingan,” tegasnya.

Permasalahan penilaian kinerja individu disebabkan oleh beberapa faktor seperti pekerjaan kurang menantang, cenderung menghindari konflik, penilaian yang terlalu murah dan juga penilaian yang bias. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara pengelompokkan dalam pemeringkatan, penyiapan tools dan instruments dalam pemeringkatan serta pembekalan ke Atasan atau Pejabat Penilai Kinerja. Selain itu ada solusi alternatif bagi permasalahan penilaian kinerja yakni pemeringkatan dilakukan untuk eselon atau jabatan sejajar dan adanya proses kalibrasi dari penilaian masing-masing yang dihadiri oleh atasan sebagai Chairman untuk mengambil keputusan apabila kemufakatan tidak tercapai.
Ketua Project Management Office (PMO) Kementerian PAN Waluyo mengatakan bahwa PP Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja ini merupakan perubahan dari PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS. Terdapat perbedaan signifikan pada PP 30/2019 ini yakni adanya pemeringkatan kinerja pegawai sehingga akan terlihat jelas antara pegawai yang berkinerja tinggi dan rendah. Sedangkan pada PP 46/2011 tidak ada batasan penilaian. Dalam PP 30 penilaian dilakukan secara periodik, bisa setiap bulan, setiap tiga bulan atau setiap semester.

Pencapaian kinerja terpenuhi juga dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi di mana akan dilaksanakan proses coaching dan konseling dari atasan kepada bawahan untuk meyakinkan bahwa proses pencapaian kinerja itu dapat dilaksanakan dengan baik. “Bagi karyawan yang memiliki kinerja di luar ekspektasi, akan diberikan penghargaan berupa reward di antaranya berupa akselerasi kenaikan pangkat”, ungkap Waluyo. Menguatkan hal tersebut, Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan bahwa coaching berkaitan dengan manajemen kinerja, sedangkan KASN bertugas mengawasi sistem merit. Manajemen Kinerja merupakan salah satu poin penting dalam memperkuat sistem merit. Untuk lebih rinci lagi PP ini akan diturunkan menjadi peraturan Menteri PAN RB yang sedang dirancang dibahas lebih dalam. rat