26
Des

Penyederhanaan Birokrasi akan Dilakukan dalam Tiga Tahap

Rapat Penyederhanaan Birokrasi diikuti oleh BKN, KASN dan LAN bertempat di Kementerian PANRB. Foto:Kis

Jakarta-Humas BKN, Penyederhanaan dalam tubuh birokrasi menjadi salah satu fokus dari lima program prioritas Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Penyederhanaan birokrasi ini menjadi fokus utama pembahasan rapat yang dilaksanakan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Kamis (26/12/2019). Selain mengundang Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai narasumber, Kementerian PANRB juga turut mengundang Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, serta Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang juga tergabung dalam tim reformasi birokrasi nasional, Prof Eko Prasojo.

Presiden Joko Widodo mengarahkan penyederhanan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon, serta mengganti Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) dengan Jabatan Fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi. Penyederhaan birokrasi, seperti disampaikan Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo dalam roadmap penyederhanaan birokrasi, direncanakan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yakni jangka pendek yang mencakup: Mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB, identifikasi dan kajian instansi Pemerintah, pemetaan jabatan, serta penyusunan kebijakan; Jangka menengah mencakup penyelerasan kebijakan jabatan fungsional untuk penilaian kinerja JF, penyesuaian kebijakan JF dan kurikulum pelatihan kepemimpinan LAN serta implementasi pengangkatan/perpindahan jabatan administrasi ke fungsional di instansi Pemerintah; Tahap jangka panjang dilaksanakan dengan penerapan Birokrasi Smart Office melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE (e-Government) secara nasional serta pengawasan dan evaluasi pelaksanannya.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana (batik putih) tampak menyampaikan pandangan mengenai penyederhanaan birokrasi dalam instansi. foto:kis

Dalam pemaparannya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan, penyederhaan birokrasi sebagai mandat Presiden yang merupakan executive order yang suka tidak suka harus dilaksanakan. “Pemangkasan akan mengakibatkan perampingan dalam organisasi, tetapi tidak hanya ramping saja tetapi harus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diemban”, ujar Bima. Dalam komposisi jabatan, lanjut Bima, PNS seluruh Indonesia terdiri dari 11 % pejabat struktural, 52% pejabat fungsional serta 37% lainnya merupakan pelaksana. “Penyederhanaan birokrasi menuntut adanya birokrasi yang dinamis, desain organisasi agile, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja, kinerja optimal serta profesionalitas ASN”, tegasnya. Persepektif manajemen kepegawaian ini mengacu pada undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP Nomor 11 tahun 2017. Bima juga menyampaikan, langkah kritikal penataan ke depan dapat dilakukan dengan penataan organisasi, penataan jabatan fungsional, tranformasi jabatan serta pengawasan dan pengendalian.

Menteri PANRB juga menyampaikan bahwa rapat ini diselenggarakan dengan tujuan meminta masukan dari BKN, LAN, KASN, dan tim reformasi birokrasi untuk finalisasi perumusan kebijakan yang harus segera diselesaikan. Selanjutnya, Kementerian PANRB akan mengundang Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk berdiskusi mengenai penyederhanaan birokrasi di instansi daerah. Lebih lanjut Tjahjo menyampaikan, sebagai tindak lanjut dari mandat Presiden untuk penyederhanaan birokrasi, Menteri PANRB telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 384, 390 dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Walikota dan Bupati serta seluruh instansi pusat dan daerah. Langkah strategis tersebut dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi.rat