11
Des

Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN Butuh Pengakuan Kelayakan

Makassar – Humas BKN, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penilaian Potensi dan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menganggap pengakuan kelayakan (akreditasi-red) terhadap Penyelenggara Penilaian Kompetensi di instansi pemerintah merupakan suatu kebutuhan.

Disampaikan Kepala UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi BKD Pemprov Sulawesi Selatan Erwin Sodding, usai penandatanganan Berita Acara Visitasi Tim Penilai Kelayakan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (10/12/2019) di lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan bahwa pengakuan kelayakan oleh BKN akan menjadi legalitas UPT yang dipimpinnya dalam melakukan kegiatan operasional pelaksanaan penilain kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Erwin menambahkan bahwa penilaian kelayakan sendiri juga memberikan rekomendasi terhadap standar Penyelenggara Penilaian Kompetensi. “Manfaat lain dari penilaian kelayakan adalah kami mendapatkan rekomendasi apa apa yang kurang untuk kami perbaiki,” ujar Erwin.

Erwin menyampaikan bahwa rekomendasi dari Tim Penilai BKN akan segera ditindaklanjuti. “Pada rekomendasi tersebut terasa sekali peran pembinaan bagi Penyelenggara Penilaian Kompetensi oleh BKN,” kata Erwin. Upaya tindaklanjut tersebut menurut Erwin, merupakan wujud semangat membangun, mengembangkan dan mengelola assessment center di Prov. Sulsel. “Kami ingin penilaian kompetensi sesuai dengan standar, dan harapannya hasil penilaian yang berkualitas,” pungkas Erwin.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi BKN selaku Tim Penilai Kelayakan Christina Nailiu membenarkan bahwa pengakuan kelayakan akan menjadi kebutuhan bagi setiap Penyelenggara Penilaian Kompetensi. “Paling lama 2 tahun sejak Peraturan BKN Nomor 26 ditetapkan, penilaian kompetensi ASN harus dilakukan oleh Penyelenggara yang sudah mendapatkan pengakuan kelyakan oleh BKN,” tegas Christina.

Christina meyakinkan bahwa dalam masa transisi peraturan tersebut, BKN berupaya keras untuk membangun dan mengembangkan infrastuktur, sistem, dan mekanisme penilaian dan pengakuan kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi. “Kami berupaya proses penilaian dan pengakuan kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada instansi pemerintah dapat selesai selama masa transisi tersebut,” tukas Christina. bal/ber