19
Agst

Perampingan SKPD, DPRD Belitung Timur ke BKN

Jakarta-Humas BKN, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dalam implementasinya masih menyisakan permasalahan khususnya terkait mekanisme pengisian jabatan baru dan perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di beberapa dinas di Kabupaten Belitung Timur. Sehingga pelayanan dasar di masyarakat dapat dioptimalkan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, delapan anggota dewan DPRD Kabupaten Belitung Timur melakukan audiensi di kantor pusat BKN Jakarta, (19/08/2016).

Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Herman, dan Kepala Seksi Penyusunan Perancangan PPU Bidang Pemberhentian Pegawai  ASN Ahmad Setianto.

Terkait masalah mekanisme pengisian jabatan baru, Ahmad Setianto menjelaskan bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan baru ada tiga hal, yaitu kompetensi, kualifikasi, dan capaian kinerja yang baik.

Adapun terkait perampingan SKPD, Ahmad Setianto menerangkan perlunya penyesuaian fungsi dan penghematan struktur agar tujuan perampingan SKPD yakni terbentuknya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran dapat tercapai. alfi (m)/ ayu(m)