23
Mei

Peraturan BKN No 3 Tahun 2019 Diterbitkan, Bagian Upaya Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip

Jakarta-Humas BKN, Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan BKN No 3 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berlangsung pada Kamis (23/5/2019) di Ruang Rapat Gedung III lantai 1 BKN. Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Biro Umum itu mengundang  pelaksana tata usaha di 28 unit kerja BKN. Adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan arsip yang merupakan salah satu pendorong untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi di BKN.

Kepala Bagian Persuratan Biro Umum Dodi Sumedi Gozali mengatakan “Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah melakukan audit di Badan Kepegawaian Negara, di mana hasil audit tersebut ditemukan kondisi BKN belum membuat kode klasifikasi arsip yang merupakan salah satu dari empat kewajiban yang harus dibuat masing-masing instansi”. Menurut Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, jelas Dodi, setiap instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban untuk membuat empat pilar kearsipan, yang terdiri dari tata naskah dinas, jadwal retensi arsip, kode klasifikasi arsip dan sistem keamanan kearsipan.

Sebelumnya Kepala Biro Umum, Joko Subakti dalam sambutan saat membuka acara sosialisasi ini mengatakan tahun 2019 Biro Umum akan melakukan pembinaan dan audit kearsipan di unit-unit kerja BKN. “Harapannya setidaknya salah satu dari empat pilar ini dapat dijalankan sehingga bisa mendorong peningkatan Reformasi Birokrasi di BKN”.

Kasubdit Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Achmad Sehyanto yang menjadi salah satu pembicara dalam  kegiatan tersebut menjelaskan tugas dari pengelola arsip sangat penting, memelihara dan menjaga autentikasi dari suatu arsip baik tulisan maupun gambar. “Untuk itu pengelola arsip juga harus benar, rapi, teliti dan tidak boleh melakukan kesalahan dalam menulis komponen dalam arsip”. tif/nov