18
Okt

Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 Perkuat Peran BKN dalam Manajemen Talenta Nasional

Jakarta-Humas BKN, Dalam manajemen talenta nasional, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki 6 peran yang harus dijalankan, yakni sebagai penyelenggara penilaian kompetensi, pembina lembaga penilai kompetensi, pengembangan metode penilaian kompetensi, sertifikasi asesor, pembina jabatan fungsional tertentu (JFT) asesor, evaluasi penilaian kompetensi dan pemanfaatan, serta mengelola dan mengembangkan sistem informasi ASN berbasis kompetensi. Salah satu memperkokoh pelaksanaan peran ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Badan Kepegawaian
Negara (BKN) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) ASN, Purwanto, dalam kegiatan sosialisasi peraturan tersebut, Jumat
(18/10/2019), di Kantor Pusat BKN, Jakarta. Sebanyak 50 peserta yang terdiri atas para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKN Pusat, Kepala Kantor Regional BKN, Asesor Utama dan sejumlah pegawai BKN hadir pada kegiatan ini.

Kepala Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi Christina Nailiu dalam laporannya mengungkapkan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk
menyamakan persepsi tentang Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 serta menyusun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan
setelah peraturan ini diterbitkan.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto. Dalam sambutannya ia menjelaskan bahwa peraturan BKN ini merupakan peraturan yang sudah diusulkan dan disusun sejak 2 tahun yang lalu untuk memperkuat posisi BKN sebagai lembaga Pemerintah yang bertugas untuk membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi ASN seperti yang dijelaskan dalam pasal 48 Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014. “Dalam Peraturan BKN nomor 26 ini akan diatur secara jelas bagaimana ruang lingkup pembinaan dan penyelenggaraan penilaian kompetensi yang dilakukan oleh BKN,” jelas Haryomo.

Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan Peraturan BKN nomor 26 Tahun 2019 oleh Asesor Utama Yulina Setiawati Ningsih Nugroho dan Usman Gumanti yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. tas