21
Des

“Perbanyak Unit Kerja yang Jadi Percontohan Zona Integritas”

Bandung-Humas BKN, Zona Integritas WBK/WBBM bukan hanya tagline, terapi suatu keharusan yang dilaksanakan secara menyuluruh mulai dari pimpinan hingga staf untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan BKN pada Jumat (20/12/2019). Rakor yang digelar di Kantor Regional III BKN Bandung tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kanreg dan Unit Pelayanan Teknis (UPT), Pejabat Adminstrator, Pengawas hingga Fungsional di lingkungan BKN.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN saat membuka Rakor Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan BKN. (foto: des)

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam sambutannya menyampaikan bahwa dua unit kerja yang diusulkan menjadi unit percontohan Zona Integritas menjadi WBK/WBBM mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 10 Desember 2019 lalu. BKN harus memperbanyak Unit Kerja yang menjadi percontohan dalam membangun Zona Integritas guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ASN maupun publik. “Hal terpenting dalam pembangunan Zona Integritas adalah komitmen pimpinan hingga pegawai, kualitas penerapan dari komponen proses serta ketersediaan data dukung ( eviden ) dan inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan unit kerja,” ujar Kepala BKN.

“Hal terpenting dalam pembangunan Zona Integritas adalah komitmen pimpinan hingga pegawai, kualitas penerapan dari komponen proses serta ketersediaan data dukung ( eviden ) dan inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan unit kerja,” ujar Kepala BKN.

Inspektur BKN, A Darmudji menjelaskan bahwa zona integritas merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi yang harus direncanakan, diimplementasikan dan didukung oleh seluruh pimpinan dan pegawai. Dalam mewujudkannya dibutuhkan perubahan yang paling utama yaitu mental dan hati, kemudian disusul tahapan lainnya, seperti penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pejabat, pembangunan Zona Integritas, penetapan WBK/WBBM oleh tim penilai internal, dan pengusulan unit kerja WBK/WBBM. “Ayo kita bangun Zona Integritas WBK/WBBM lebih luas di tahun 2020, karena meskipun sistem baik namun tidak dijalankan dengan penuh integritas, maka dapat menimbulkan persepsi berbeda dari penerima pelayanan,” ujarnya.

Dalam Rakor tersebut, Kepala Kanreg II BKN Surabaya beserta tim Zona Integritas pada Kanreg II BKN Surabaya dan Kanreg III BKN Bandung memberikan pemaparan mengenai pembangunan Zona Integritas di wilayah unit kerja kedua Kanreg tersebut yang memberikan pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan Aplikasi Rekonsiliasi Data Kepegawaian (Arek) dan Menuju ASN Berwawasan Global Aplikasi Sinkronisasi Elektronik Pegawai (Mang ASEP) guna penggunaan berkas digital ( paperless ) serta menawarkan beragam fasilitas dan tanpa dipungut biaya atau nol rupiah. kaw