30
Sep

Perempuan Pejabat Struktural di Birokrasi Lebih Sedikit daripada Laki-laki

Jakarta – Humas BKN, Mengacu pada hasil “Survei Perempuan Di Birokrasi Kementerian” yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) terhadap 408 responden di 11 Kementerian ditemukan bahwa dari total jabatan struktural yang ada di birokrasi, PNS perempuan hanya mengisi 22% jabatan sementara laki-laki mengisi 78%. Hasil survei tersebut dikemukakan oleh Asisten Deputi (Asdep) Gender dalam Politik, Hukum dan Hankam Kementerian PP-PA, A Darsono Sudibyo dalam talkshow “Gender dan Birokrasi” yang digelar  atas inisiasi lembaga kerjasama Jerman, GIZ,  bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (29/09/2016) di aula Gedung I Kantor Pusat BKN. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat BKN antara lain Deputi Pembina Manajemen Kepegawaian (PMK), Yulina Setyawati NN, Deputi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian I Nyoman Arsa beserta sejumlah PNS BKN. Selain menghadirkan Darsono Sudibyo, dalam talkshow tersebut juga ditampilkan pembicara dari Independent Permenant Human Right Commission (IPHRC) Siti Ruhaini Dzuhayatin.

Darsono Sudibyo dalam talkshow tersebut juga mengungkapkan berdasarkan survei mengenai hal-hal yang melatarbelakangi rendahnya jumlah PNS perempuan yang mengisi jabatan struktural dibandingkan PNS laki-laki, 59% responden menyatakan  perempuan diharuskan memprioritaskan keluarga daripada karier, 54% responden menyatakan belum ada UU/peraturan untuk mendorong peningkatan jumlah perempuan dalam jabatan struktural dan 41% responden menyatakan pimpinan kementerian tidak memiliki inisiatif meningkatkan jumlah perempuan di jabatan struktural.

Darsono juga mengatakan fakta bahwa perempuan yang menduduki jabatan struktural dalam kementerian sangat  timpang dibanding laki-laki, terjadi dalam kondisi seimbangnya  jumlah PNS laki-laki dan perempuan di birokrasi. “Ini artinya PNS perempuan lebih banyak berada pada jabatan fungsional. Di sini tampak adanya proporsi timpang. Namun tidak semua sepakat bahwa kondisi tersebut merupakan masalah. Pendapat responden terbelah antara yang menganggap sebagai masalah dan sebagian menilai kondisi timpang bukan masalah. Di sisi lain, persetujuan bahwa jumlah perempuan di jabatan struktural perlu ditingkatkan, sangat tinggi”.

Lebih lanjut Darsono bertutur  kebijakan responsif gender yang menguat di kalangan pengambil keputusan dan kelompok perempuan, belum menyentuh secara intens di lingkup birokrasi. “Jika diperiksa perundang-undangan dan peraturan lainnya, sangat kuat aspirasi kompetensi dan persamaan dalam promosi jabatan struktural birokrasi. Namun, cara pandang persamaan berbasis kompetensi, tidak bisa mengatasi persoalan ketimpangan proporsi perempuan dalam jabatan struktural birokasi. Perlu cara pandang baru dalam melihat isu persamaan dan kompetensi sehingga perempuan yang memiliki beban ganda juga bisa memberikan kontribusi maksimal sebagai warga negara.”dep