07
Des

Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 Jadi Pedoman Pengembangan Database PNS

Jakarta – Humas BKN, Peraturan Kepala BKN (Perka BKN) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS harus menjadi acuan seluruh pengelola kepegawaian dalam rangka pembangunan dan pengelolaan database Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu disampaikan Kepala Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN, Yudhantoro Bayu Wiratmoko pada acara bimbingan teknis pengelolaan database di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Puncak, Jawa Barat, Kamis (7/12/2017).

Bayu melanjutkan, kendala yang kerap terjadi pada pengelolaan database PNS ialah sistemnya yang tidak tunggal. “Padahal, aturannya menyebutkan untuk mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian nasional diperlukan sistem informasi manajemen kepegawaian nasional yang terintegrasi dengan menerapkan satu database PNS dengan standarisasi data baik dalam format maupun penggunaan klasifikasi baku data tabel referensi,” jelasnya.

Untuk itu, Bayu berharap, pengelola kepegawaian di Mahkamah Agung, ataupun di instansi lain, dapat membangun sebuah database yang sesuai dengan amanat aturan yang ada sehingga memudahkan BKN untuk mengintegrasikannya. “Ke depan, harapannya pelaksanaan pengelolaan database PNS menjadi akurat dan terkini,” pungkasnya. ber