11
Mei

Perkuat PPID Dengan Tata Naskah Arsip Kelembagaan

Jakarta-Humas BKN, Dalam era keterbukaan informasi, transparansi data kelembagaan menjadi tuntutan masyarakat. Terkait itu, Humas Instansi Pemerintah perlu mengoptimalkan peran sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), khususnya dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Optimalisasi PPID bisa diwujudkan salah satunya dengan mengimplementasikan sistem tata naskah arsip/dokumen-dokumen penting instansi, sehingga ketika masyarakat membutuhkan, petugas PPID dapat dengan mudah memenuhi permintaan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan, Budi Anton, saat menyampaikan paparannya pada forum tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Instansi Pemerintah, Selasa (10/5/2016) di Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta.

Lebih lanjut Budi mengatakan kebutuhan masyarakat akan layanan informasi biasanya diajukan dengan meminta transkrip dokumen tercetak. Terkait itu PPID kementerian atau lembaga Pemerintah perlu melakukan pemilahan informasi mana yang terbuka mana yang tertutup dan untuk informasi yang memang terbuka bagi publik harus dikuatkan dengan dokumen tercetak.

Sebelumnya, Ketua Umum Bakohumas, Rosarita Niken Widiastuti dalam sambutannya mengatakan arsip memiliki fungsi vital sebagai memori kolektif bangsa. “Memori kolektif bangsa itu jika terjaga dengan baik, akan turut pula menjaga harkat dan martabat bangsa. Pada arsip, tersimpan catatan perjalanan sejarah negara ini,” ujarnya.

Di bagian lain, Niken juga menuturkan perlunya terbentuk persepsi yang sama di antara pegiat-pegiat kehumasan instansi pemerintah. “Dalam menyikapi sebuah isu misalnya, humas-humas Pemerintah perlu memiliki persepsi yang sama. Humas-humas Pemerintah juga hendaknya mengacu pada narasi tunggal ketika akan menyebarluaskan informasi. Hal itu penting agar asyarakat tidak dibingungkan dengan informasi yang berbeda-beda”.

Pada kesempatan itu Niken juga mengapresiasi keberadaan forum Bakohumas sebagai sarana penyebarluasan informasi kegiatan-kegiatan strategis yang telah dilaksanakan Pemerintah. dep