05
Jun

Presiden Jokowi: Benahi Sistem dan Tata Kelola keuangan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Jakarta-Humas BKN. Presiden Joko Widodo menerima hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 dari Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Jumat (5/6). Ikut hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Pimpinan BPK Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana dan Pejabat tinggi lainnya.

Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan bahwa penilaian BPK atas LKPP tahun 2014 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2013. Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan dalam 87 entitas pelaporan yang diperikas oleh BPK, transparansi pelaporan mengalami penurunan kualitas. “Tahun 2013 ada 65 Kementerian/Lembaga yang memperoleh opini WTP di tahun ini turun jadi 62 kementerian/lembaga,“ terangnya.

Menanggapi Laporan hasil pemeriksaan BPK ini, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga untuk memberikan perhatian yang serius terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam LKPP tahun ini dan menindaklanjuti dengan berbenah dan mengambil langkah-langkah nyata dalam perbaikan sistem keuangan negara agar kualitas serta integritas menjadi lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di tahun mendatang.

Menurutnya, tingkat kepatuhan pada standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan harus ditingkatkan dengan membenahi sistem dan tata kelola keuangan di setiap Kementerian/Lembaga termasuk mekanisme pengelolaan dan pelaporan mengenai tuntutan hukum.

Presiden Jokowi meminta agar Kementerian dan Lembaga untuk memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah, dengan pengawasan ini diharapkan dapat memberikan peringatan dini atas penyimpangan atau mengidentifikasi resiko yang akan terjadi. Presiden juga mengajak kepada Kementerian/Lembaga untuk berbenah serta memperbaiki tatakelola yang terbuka, transparan, serta mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya. (ags-kis)