25
Mei

Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat

Jakarta – Humas BKN, Dengan menggandeng Instansi terkait di bidang perumahan, pertanahan, perizinan, perpajakan, dan perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadirkan Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus pada Forum Tematik Bakohumas Pemerintah yang mengusung tema Peran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Dalam Mensukseskan Program Sejuta Rumah di Pendopo Kementerian PUPR, Selasa (24/5/2016).

Lebih lanjut Maurin mengatakan kondisi perumahan di Indonesia saat ini masih menghadapi backlog sebesar 7,6 juta unit berdasarkan konsep penghunian, serta backlog sebesar 13,5 juta unit berdasarkan konsep pemilikan.

“Pemerintah tak tinggal diam dengan kondisi ini, melalui Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian PUPR menargetkan membangun 1.000.000 unit rumah per tahun,” ujar Maurin.

Dari sisi pembiayaan, Maurin menjelaskan jika Pemerintah memberikan  kemudahan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR – FLPP).

“Dengan skema tersebut, Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk FLPP tahun 2016 sebesar RP 9,227 Triliun yang saat ini dikelola oleh PPDPP,” jelas Maurin.

“PPDPP akan menggandeng Bank Pelaksana agar dapat menyalurkan dana tersebut untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tambahnya.

Kemudian Direktur Utama PPDPP Budi Hartono yang turut hadir sebagai narasumber mengatakan jika dukungan pembiayaan perumahan yang ditujukan kepada MBR ini tetap melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR dan dikelola oleh PPDPP.

Budi menjelaskan Fitur yang dimiliki oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsisi FLPP diantaranya adalah suku bunga rendah hanya 5% dan tetap selama jangka waktu KPR, premi asuransi jiwa dan asuransi kebakaran,  jangka waktu KPR maksimal 20 tahu, bebas ppn 10%, angsuran terjangkau dan uang muka yang ringan.

“Syarat penerima KPR FLPP harus lah MBR yang belum memiliki rumah dengan penghasilan pokok maksimal Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun. Selain itu, calon penerima belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Surat Pernyataan Penghasilan (SPT),” jelas Budi.

Budi menambahkan, hingga saat ini prosentase distribusi unit KPR FLPP lebih banyak dinikmati oleh MBR dengan status karyawan swasta sebesar 75%, posisi kedua oleh MBR PNS sebesar 12%, lalu diikuti oleh MBR wiraswasta sebesar 7%, TNI/Polri 4%, dan MBR status kerja lainnya sebesar 2%.

Kepala Divisi Kredit Bank Tabungan Negara (BTN) Hirwandi Gafar mengungkapkan komitmen BTN untuk mendukung pembiayaan perumahan khususnya MBR melalui upaya-upaya seperti mendorong keterjangkauan, memperkuat sumber pembiayaan, mendorong sisi ketersediaan rumah, serta bersinergi dengan stakeholder perumahan.

“Saat ini BTN menjadi Bank pelaksana dengan capaian terbesar untuk realisasi penyaluran FLPP. Realisasinya telah mencapai 3.424 unit atau 88,93%,” tutup Hirwandi. (Humas KemenPUPR/Agus/Berry)