19
Des

“Publik Memiliki Hak untuk Mengetahui Kinerja Instansi Pemerintah”

Ciawi-Humas BKN, Pusat Pengembangan (Pusbang) ASN BKN menyelenggarakan Sharing Session dengan tema Meningkatkan Kompetensi Teknis Komunikasi Publik, Kamis (19/12/2019) dengan menghadirkan pembicara Head of Media Academy Group, Andi Setia Gunawan. Dalam acara tersebut dibahas tentang bagaimana membangun komunikasi efektif, berkomunikasi dengan publik dan teknik wawancara media.

Kepala Pusbang ASN, Ahmad Jalis (kanan). (Foto: dep)

Kepala Pusbang ASN, Ahmad Jalis saat membuka acara mengatakan kegiatan itu digelar untuk meningkatkan kompetensi teknis para PNS dalam berkomunikasi kepada publik. “Kemampuan itu perlu agar PNS bisa sampaikan program Pemerintah kepada publik”. Kepada para peserta yang merupakan perwakilan dari sejumlah kementerian/Lembaga, Jalis menyampaikan publik atau masyarakat umum memiliki hak untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh instansi Pemerintah. “Karena itu, jika ada wartawan yang datang, tak perlu menghindar. Kehadiran pers penting untuk turut mengomunikasikan kinerja instansi kepada publik”.
Sementara itu, Andi mengatakan ada 4 hal yang perlu disiapkan saat seorang pejabat instansi atau Humas Pemerintah akan memenuhi permintaan wartawan untuk diwawancarai tentang hal tertentu. “Pertama, minta kejelasan tentang topik wawancara kepada pers; Kedua, perjelas siapa yang akan mewawancarai; Ketiga, jenis wawancara yang dilakukan awak media melalui apa? By phone atau live misalnya; Keempat, menyiapkan data pendukung sebagai referensi menjawab pertanyaan pers”.
Pada kesempatan itu, Andi juga memaparkan sejumlah tips untuk merespons pertanyaan pers, di antaranya “Jawablah pertanyaan hanya jika Anda mengerti persoalan yang ditanyakan wartawan. Jika tidak tahu, jawab tidak tahu kemudian tawarkan waktu kapan Anda akan memberikan jawaban itu”. Andi juga mengingatkan agar saat diwawancarai jangan terpancing dengan pertanyaan wartawan. “Kendalikan emosi dan mood, itu penting agar Anda tidak terjebak pada perilaku emosional yang tidak perlu terjadi”. dep