26
Feb

Putusan Final Sidang Bapek Februari 2018: Sebanyak 36 PNS Diberhentikan

Jakarta-Humas BKN, Sesuai tugasnya dalam Bab II Pasal 3 huruf b PP 24 Tahun 2011, Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) telah memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari 43 PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS oleh sejumlah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah pada 9 Februari 2018 lalu. Ke-43 PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa PDHTAPS sebanyak 33 PNS dan PTDH sebanyak 10 PNS.

Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat, Yudhantoro Bayu W. (dok.Humas)

Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Yudhantoro Bayu W, Senin (26/2/2018) mengatakan bahwa berdasarkan Bab IV pasal 11 PP 24 Tahun 2011 juga menyebutkan keputusan Bapek dapat memperkuat, memperberat, memperingan, atau membatalkan keputusan PPK.

Bayu melanjutkan Pusat Data Bapek mencatat bahwa dari 33 PNS dengan jenis hukuman PDHTAPS yang mengajukan banding administratif, hasil putusan sidang Bapek memperkuat putusan PPK untuk menjatuhkan hukuman berupa PDHTAPS terhadap 26 PNS. Putusan sidang Bapek juga meringankan putusan PPK untuk menjatuhkan hukuman PDHTAPS terhadap 6 PNS. Sementara putusan banding PDHTAPS terhadap 1 PNS lainnya ditunda. Selanjutnya putusan Bapek juga memperingan putusan PPK yang menjatuhkan PTDH terhadap 10 PNS. Jenis hukuman kesepuluh PNS tersebut diperingan menjadi PDHTAPS.

Keputusan Bapek tersebut, sambung Bayu, disampaikan kepada PNS yang mengajukan banding administratif, para PPK dan Pejabat lain yang terkait. Keputusan Bapek bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. bal

 

Data Hasil Sidang Bapek 19 Februari 2018

No Pelanggaran Jenis Hukuman Jumlah Putusan Bapek
Memperkuat Memperingan
1 Tidak Masuk Kerja PDHTAPS 14

(1 masih dipending)

 11 PNS 2 PNS

(menjadi turun pangkat 3 tahun)
2 Tidak Masuk Kerja PTDH 3 3 PNS

(menjadi PDHTAPS)
3 Peredaran Narkotika di LAPAS PTDH 3 3 PNS

(menjadi PDHTAPS)
4 Tidak Memberikan Pelayanan yang baik, tidak menataati peraturan kedinasan, dan pungli PDHTAPS 3 1 PNS 2 PNS

(menjadi pembebasan jabatan)
5 Penyalahgunaan wewenang PDHTAPS 4 4 PNS
6 Penyalahgunaan wewenang PTDH 4 4 PNS

(menjadi PDHTAPS)
7 Menjadi perantara untuk mendapatkan kepentingan pribadi PDHTAPS 1 1 PNS
8 Pemalsuan dokumen sebagai dasar pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS PDHTAPS 2 2 PNS
9 Penyalahgunaan narkotika PDHTAPS 2 1 PNS 1 PNS

(menjadi turun pangkat 3 tahun)
10 Tindakan asusila PDHTAPS 1 1 PNS
11 Perzinahan/perselingkuhan PDHTAPS 4 4 PNS
12 Melakukan pernikahan tanpa ijin Pejabat yang berwenang dan tidak mengajukan ijin untuk perceraian PDHTAPS 1 1 PNS

(menjadi turun pangkat 3 tahun)
13 Menjadi isteri kedua PDHTAPS 1 1 PNS

Sumber data: Laporan hasil sidang Bapek tanggal 19 Februari 2018