05
Des

Rangkap Jabatan Dilarang Kecuali Untuk Jaksa, Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Diplomat

Jakarta – Humas BKN, Larangan rangkap jabatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SIpil (PNS) terkecuali untuk Jabatan Administrator atau Jabatan Pimpinan Tinggi yang kompetensi dan bidang tugas jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas Jabatan Fungsional. Pengecualian tersebut seperti Jaksa, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, dan Diplomat Ahli Utama. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto saat memberikan materi tentang implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembentukan Jaksa, di Kantor Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis (5/12/2019).

Haryomo melanjutkan, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS juga mengatur pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi dan mutasi PNS. “Sesuai aturan yang ada, seluruhnya dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS. Selain itu, setiap instansi wajib memiliki sistem informasi manajemen karier yg merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi (SI) Aparatur SIpil Negara (ASN), serta Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi,” terangnya.

Terakhir, Haryomo mengatakan bahwa PP 11 Tahun 2017 juga mengatur syarat minimum pengembangan kompetensi bagi PNS. “Untuk pengembangan kompetensi PNS, minimalnya (1) Diklat, seminar, kursus, penataran, sekolah/pelatihan kader dan magang paling kurang 20 jam pelajaran dalam 1 tahun; (2) Prinsip Dasar: PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama didasarkan pada penilaian kinerja dan penilaian kompetensi; (3) Diklat Pim (Madya, Pratama, Administrator, Pengawas); dan (4) Diklat tingkat nasional,” tandasnya. jo/mi/ber