05
Sep

Rasionalitas Tuntutan dan Kelayakan PIK-BKN Jadi Sekolah Kedinasan

Jakarta-Humas BKN, “Sebagai lembaga pendidikan, Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) BKN harus dapat memenuhi tuntutan perubahan zaman. Selain itu PIK juga harus memenuhi rasionalitas standar kelayakan untuk dapat menjadi sekolah kedinasan”. Demikian pernyataan Kepala BKN Bima Haria Wibisana di sela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Tuntutan dan Kelayakan PIK-BKN Menjadi Sekolah Kedinasan di Kantor Pusat BKN Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Kepala Pusat Pengembangan ASN (Pusbang ASN) Ahmad Jalis (foto kiri). (Doc:Kis)

Kepala BKN menegaskan bahwa desain PIK-BKN dalam mengubah status menjadi sekolah kedinasan dapat mempertimbangkan dua bentuk konsep. Kedua konsep tersebut, menurut Kepala BKN terdiri dari: desain education berdasarkan existing condition atau memilih membuat desain baru berdasarkan tuntutan perkembangan atau kemajuan zaman. Lebih jauh Kepala BKN menjabarkan bentuk desain dapat berdasar pada conventional path analysis. “Ini tergantung pada analisis kebutuhan berdasarkan kondisi yang ada saat ini,” ujar Kepala BKN. Berikutnya, menurut Kepala BKN berupa innovation path analysis. “Desain pendidikan yang lebih mengarah pada output apa yang akan dihasilkan. Dimana lebih menitikberatkan pada bagaimana manajemen kepegawaian ke depan. Termasuk merancang pendidikan dengan mempertimbangkan bagaimana BKN in the future,” ujar Kepala BKN.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan ASN (Pusbang ASN) Ahmad Jalis menyampaikan beberapa hal mendasar rekomendasi perlunya perubahan status PIK-BKN. Memaparkan hal itu, Ahmad Jalis menyampaikan bahwa perubahan status PIK-BKN, diantaranya didasari adanya kebutuhan yang tinggi terhadap pengisian jabatan fungsional kepegawaian. Ahmad Jalis memaparkan bahwa berdasarkan Pusat Data Sistem Informasi Kepegawaian BKN, saat ini kebutuhan akan tenaga Analis Kepegawaian menembus angka 10.000 pegawai sementara ini menurutnya baru terisi 2.492 pegawai. Di sisi lain kebutuhan tenaga Asesor SDM Apratur, menurut Ahmad Jalis mencapai 9.000 pegawai dan saat ini baru terisi 160 pegawai. Ahmad Jalis menambahkan bahwa kebutuhan akan tenaga Auditor Kepegawaian tercatat sejumlah 3.900 dan baru terisi 369 pegawai. Data lain yang diungkapakan Ahmad Jalis berupa kebutuhan pengisian mutasi Jabatan Struktural dan Pelaksana Kepegawaian di sektor pemerintah yang menembus angka 52.864 personil. “Jumlah tersebut dimungkinkan dapat terus meningkat. Ini merupakan pangsa pasar PIK-BKN,” ujar Ahmad Jalis. “Tiga Prodi (Program Studi- red) yang akan kami usulkan terdiri dari Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawian, dan Asesor SDM Aparatur,” pungksnya.

Sementara itu Pakar Praktisi Konsultan Pendidikan dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Erni Murniati menyampaikan bahwa rasionalitas perubahan status PIK-BKN menjadi sekolah kedinasan terdiri dari 8 poin. Erni menjabarkan kedelapan poin tersebut, meliputi: 1) SDM profesional Jabatan Fungsional Kepegawaian sangat dibutuhkan dalam jumlah besar; 2) Penyelenggaraan PIK-BKN masih menginduk ke Instansi lain (UT); 3) Keinginan pengembangan SDM secara mandiri; 4) Crash program (Pelatihan) menghasilkan SDM Operator belum kompeten-konseptual di bidangnya; 5) Widyaiswara dapat dioptimalkan menjadi dosen pembimbing; 6) Jumlah ASN di instansi pemerintah selalu meningkat setiap tahunnya; 7) Konsep pengembangan, pemetaan, dan penataan ASN memerlukan kajian akademik; dan 8) SDM yang tidak kompeten/proesional akanmenjadi beban institusi.

Sebagai tambahan informasi bahwa sejak berdiri pada 2007 lalu, PIK-BKN memiliki status sebagai Sekolah Kerjasama antara BKN dengan Universitas Terbuka (UT). Hingga saat ini PIK-BKN sudah menerima sebanyak 11 angkatan mahasiswa dari berbagai daerah. bal/migu