07
Jul

RAT Koperasi Pegawai BKN Tahun Buku 2014

Tingkatkan Komitmen Anggota untuk Majukan Koperasi Pegawai

Jakarta-Humas BKN, Kemajuan koperasi pegawai ditentukan tidak hanya oleh pengurus, tapi juga oleh partisipasi para anggotanya. Untuk itu, segenap anggota koperasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus berpartisipasi lebih intens sebagai manifestasi komitmen guna memajukan koperasi sehingga menyejahterakan pegawai BKN. Arahan ini diberikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana tatkala Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai BKN Tahun Buku 2014 di Aula BKN Pusat Jakarta, Senin (6/7). Kegiatan ini dihadiri para pengurus, pengawas, anggota koperasi BKN, Kepala Seksi Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perdagangan Pandji Admodjo, serta tamu undangan lainnya.

DSC_0038

Kepala BKN Bima Haria Wibisana memberikan pengarahan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai BKN (foto:Kis)

Bima Haria Wibisana mengutarakan bahwa koperasi berperan penting dalam sistem perekonomian di bumi Nusantara. Beliau menggarisbawahi bahwa koperasi mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya di tengah badai Krisis Moneter pada kurun 1997-1998. “Ini manifestasi bahwa koperasi merupakan ‘bantal pengaman’ perekonomian yang teruji,”ucapnya.

Ditegaskan bahwa segenap pengurus dan anggota koperasi hendaknya terus dapat merasakan manfaat koperasi. Dengan demikian, koperasi perlu melakukan memfasilitasi naluri bisnis yang dimiliki anggota, serta melakukan diversifikasi usaha berdasarkan feasibility study (studi kelayakan) yang komprehensif. “Penting pula dipahami agar jangan sampai kita mereduksi peran koperasi sekadar menjadi toko swalayan,”ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Pandji Admodjo menuturkan bahwa manajemen koperasi dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing koperasi pegawai. Dijelaskan pula setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian karena bernuansa korporasi (perusahaan) dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 25 tahun 1992 berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk undang-undang yang baru. (Aman)