22
Okt

Realisasi Pemangkasan Eselon di Birokrasi Harus Diikuti Skema yang Tepat

Jakarta – Humas BKN, Pernyataan Presiden Jokowi soal rencana pemangkasan jabatan eselon di birokrasi yang disampaikan dalam pidato pelantikannya 20 Oktober 2019 lalu menuai banyak pertanyaan publik. Sejak Senin (21/10/2019) permintaan wawancara dari sejumlah awak media diajukan kepada Humas BKN.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Mohammad Ridwan mengatakan posisi BKN saat ini tengah menunggu arahan lebih lanjut dalam merealisasikan salah satu konten pidato Presiden tersebut. “Istilah eselonisasi itu sebenarnya di Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN memang sudah tidak dipakai. Nantinya, akan hanya kelas jabatan saja. Jika rencana pemangkasan ini direalisasikan, leading sector-nya tentu di Kementerian PANRB,” terangnya dalam wawancara dengan awak media di Kantor Pusat BKN Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Selain itu, Ridwan mengungkapkan di lingkup birokrasi ada beberapa tugas yang tetap memerlukan pejabat definitif sebagai pengambil keputusan, misalnya tugas yang berhadapan dengan publik secara langsung. Untuk itu menurutnya selain perhitungan tentang efektivitas birokrasi, realisasi kebijakan ini harus mempertimbangkan tentang peningkatan reformasi pelayanan publik. Dengan kata lain, sambung Ridwan diperlukan skema yang tepat untuk menentukan jenis tugas atau bidang pelayanan yang dapat diakomodir oleh rencana pemangkasan ini.

Mengenai dampak pemangkasan dari sisi pembiayaan, Ridwan mengilustrasikan kalkulasi jumlah pejabat eselon I sampai V yang mencapai 460.067 ribu, dengan rincian pejabat eselon I sebanyak 575 dan eselon II sebanyak 19.463, dan 430 ribu jabatan lainnya merupakan jabatan eselon III sampai V (data statistik ASN per Juni 2019). “Jika ada pengurangan jabatan eselon III – V, minimal ada pengurangan dalam hal pembayaran negara terhadap tunjangan jabatan-jabatan tersebut,” tuturnya.

Ridwan juga menyinggung tentang trend bekerja masa kini yang berorientasi kepada teknologi informasi. Ia mencontohkan mobilitas Kepala BKN dalam memberikan persetujuan atau pertimbangan teknis melalui digital signature kapan pun dan di mana pun, sehingga hasilnya lebih cepat dan efisien. des