24
Okt

Saring ASN dari Pengaruh Radikalisme, Pemerintah Gulirkan 2 Mekanisme

Jakarta-Humas BKN, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Wawasan Kebangsaan ASN, Kamis, (24/10/2019), di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB). Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari sejumlah instansi di antaranya Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN & RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kepala BKN mengatakan bahwa untuk mencegah radikalisme di kalangan ASN ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan. Pertama, menyusun mekanisme untuk menyaring calon ASN baru yang ingin masuk birokrasi agar tidak ada ASN baru antiPancasila dan antiNKRI. Kedua, untuk ASN yang sudah ada di dalam birokrasi akan dilakukan soft approach atau pendekatan lunak seperti mengimbau ASN untuk bijak menggunakan media sosial dengan bersikap loyal terhadap Pancasila dan NKRI. “Sementara terhadap ASN yang telah terpapar radikalisme, kami akan mencoba menderadikalisasikan agar mereka bisa kembali setia kepada Pancasila dan NKRI,” pungkasnya.

Bima juga menambahkan seleksi ASN akan dilakukan dengan sejumlah metode pencegahan radikalisme di antaranya profiling dan wawancara yang akan dilakukan masing-masing panitia seleksi instansi. “Panitia seleksi calon ASN setiap instansi akan dibekali dengan pembinaan penanganan terhadap radikalisme, ujaran kebencian dan antiPancasila serta antiNKRI,” imbuhnya.

Pemateri utama dalam rapat ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius menyatakan bahwa saat ini radikalisme telah menyebar di sejumlah institusi. Suhardi mengimbau agar ditingkatkannya sinergi secara internal dan berkelanjutan guna menekan potensi ancaman infiltrasi radikalisme ke dalam institusi. Rapat dilanjutkan dengan pembahasan tugas-tugas yang akan diemban oleh Task Force Penanganan Radikalisme ASN, salah satunya bertugas men-screening kecenderungan radikalisasi yang terjadi di instansi-instansi. rat