26
Okt

Sekretariat Kabinet Selenggarakan Rakor Bahas Tekhnis Rapat Kabinet dan Rapat Terbatas

Bogor-Humas BKN, Perlunya penyamaan persepsi dan pemahaman tentang teknis dan mekanisme bahan Rapat Kabinet dan Rapat Terbatas antara Kementerian atau Lembaga di pusat maupun daerah dengan Presiden merupakan permasalahan yang perlu dikupas dan dipahami bersama. Berbagai poin penting dalam mekanisme Rapat Kabinet maupun Rapat Terbatas dibahas dalam acara “Rapat Koordinasi Mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Sidang Kabinet, Rapat, dan Pertemuan yang Dipimpin Presiden” di Hotel Novotel Bogor, Senin (26/10). Rakor ini diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari sekretaris kementerian, sekretaris lembaga dan juga sekretaris pemerintah daerah ataupun pejabat yang mewakilinya. Hadir dalam acara ini Kepala Biro Humas BKN Tumpak Hutabarat mewakili Sekretaris Utama BKN.

Diantara permasalahan yang disampaikan adalah terkait teknis materi bahan rapat dan persiapan yang perlu dilakukan terkait pelaksanaan rapat kebinet atau rapat terbatas. Materi ini terangkum dalam pemaparan yang berjudul Format Ideal Paparan Menteri/Kepala Lembaga Dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang disampaikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Yuli Harsono. Beberapa poin kesimpulan dari pelaksanaan Rakor ini adalah bahwa Presiden Jokowi meminta agar pekerjaan dapat dilakukan secaara cepat agar kinerja pemerintahan semakin baik. Adapun format pemaparan yang disepakati adalah bentuk pemaparan hendaknya langsung pada poin pembahasan (to the point), pembatasan jumlah halaman yakni 1-20 lembar, materi yang dibahas hendaknya sudah matang, pemaparan memuat alternatif solusi sehingga Presiden bisa memutuskan dari beberapa alternatif yang disodorkan, dan terakhir, pemaparan hendaknya dilengkapi infografis, foto dan tabel.

Berkaitan dengan arahan dari Presiden yang disampaikan dalam sidang kabinet maupun rapat terbatas, arahan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet, yakni Deputi Substansi yang meliputi: apabila masalah lintas sektoral disampaikan oleh Menteri Koordinator, apabila berkaitan dengan daerah oleh Menteri Dalam Negeri, dan apabila tidak lintas sektoral maka arahan akan disampaikan oleh Menteri yang bersangkutan. Arahan Presiden tersebut disampaikan oleh Seskab yang ditujukan kepada Menteri atau Kepala lembaga dalam bentuk surat untuk dapat ditindaklanjuti.

Agar format paparan dapat ditindaklanjuti, dipatuhi, diperhatikan oleh kementerian atau lembaga ataupun daerah, maka perlu diterbitkan surat edaran dari Seskab yang ditujukan kepada Menteri atau Kepala Lembaga. Dan terakhir, apabila ada undangan berkaitan dengan sidang kabinet atau rapat terbatas yang bersifat mendadak, maka informasi dapat dilakukan terlebih dahulu melalui aplikasi whatsapp atau SMS sehingga instansi terkait dapat segera mempersiapkan berbagai hal sambil menunggu surat undangan resmi. fuad