25
Nov

Sekretaris Utama BKN: BKN Akan Cegah dan Tindak Penyalahgunaan Wewenang

12247898_703110643153901_5507515918037802965_o

Suasana Acara Rapat Koordinasi Pejabat Pengadaan barang/jasa di Lingkungan BKN Pusat TA 2016

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara berkomitmen untuk menindak tegas siapapun yang menyalahgunakan wewenang, khususnya terkait proses pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti pada acara Rapat Koordinasi pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja dan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKN Pusat TA 2016, Selasa (24/11/2015).

Hal itu sebagai upaya mempertahankan prestasi sekaligus melakukan perbaikan menuju BKN yang lebih baik. Untuk menuju perbaikan tersebut, diperlukan perhatian pada Integritas, Tanggung jawab dan Disiplin bagi para pemegang tanggung jawab proses pengadaan barang dan jasa. Integritas adalah dengan mengedepankan kejujuran dan berupaya untuk menjadi lebih baik. “Bagaimana Anda melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan dengan jujur. Kejujuran Anda betul-betul diharapkan dan jangan lawan hati nurani anda. Katakan tidak memenuhi syarat jika memang tidak memenuhi syarat dan jangan ditutup-tutupi,” tegas Usman Gumanti.

Usman menegaskan bahwa apabila ada pegawai yang menyalahgunakan kewenangannya pada proses pengadaan barang dan jasa, segera laporkan agar segera dilakukan penindakan. “Tidak boleh ada seorang pun di BKN ini yang merusak atau memperburuk BKN, dan saya yakin, dengan niatan baik, BKN ke depan akan lebih baik,” tegas Usman Gumanti.

Guna memperkuat komitmen dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BKN Pusat, para pejabat pengadaan dan anggota kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa diwajibkan menandatangai pakta integritas yang berisikan komitmen untuk mengikuti proses pengadaan dengan bersih, transparan dan professional, memberikan hasil kerja terbaik serta siap menerima konsekuensi apabila melakukan pelanggaran. Penandatangan dilakukan oleh perwakilan dari pejabat pengadaan dan juga perwakilan Pokja. fuad