24
Jul

Selamat, Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2016 BKN Meningkat

195912051982011001A-166x222

Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tahun 2016 BKN, Warli.

Jakarta-Humas BKN, Komitmen Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk selalu lebih baik dalam implementasi kinerja birokrasi dari hari ke hari membuahkan hasil positif. Dari hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2016 yang dilakukan terhadap 82 kementerian/lembaga (K/L), BKN berhasil mengantongi nilai BB (lihat https://www.menpan.go.id/berita-terkini/120-info-terkini/7142-data-nilai-reformasi-birokrasi-tahun-2016).

Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tahun 2016 BKN, Warli, saat diwawancarai tim Humas BKN, Senin (24/7/2017) mengucapkan ”Selamat untuk Tim RB BKN 2016. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras para anggota Tim sesuai dengan kelompok kerja (Pokja)masing-masing. Prestasi ini telah membuktikan bahwa BKN terus bergerak memperbaiki kinerja birokrasi. Kinerja harus terus ditingkatkan agar hasil di kemudian hari lebih baik lagi,” ujar Warli.

Dalam sebuah kesempatan, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan peningkatan kualitas layanan kepegawaian merupakan indikator atas komitmen BKN dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten. “Guna tercapainya kepuasan pengguna layanan BKN, komitmen untuk secara konsisten meningkatkan pelayanan adalah mutlak. Itu merupakan dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” ujar Bima.

Di bagian lain, Sekretaris Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan dan RB) Didit Noordiatmoko menjelaskan ada dua aspek yang menjadi parameter dalam evaluasi reformasi birokrasi, yakni delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pelayanan Publik. Pada kelompok ini, diberikan bobot penilaian sebesar 60 persen.
Komponen penilaian kedua adalah dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistisk (BPS) yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, ada survei indeks reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat independen. Survei ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap reformasi birokrasi di suatu instansi pemerintah. Bobot penilaian untuk komponen kedua ini sebesar 40 persen (lihat https://www.menpan.go.id/berita-terkini/7149-ingin-tukin-naik-lihat-dulu-hasil-evaluasi-rb). dep