27
Jan

Selaraskan Persepsi Terapkan SAKIP, Inspektorat BKN Gelar Workshop

Inspektur BKN A. Darmuji. Foto:mk


Jakarta – Humas BKN, Dalam rangka menyelaraskan persepsi antar unit kerja dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat BKN melaksanakan Workshop Tata Cara Reviu SAKIP dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dalam Penggunaan Kertas Kerja Reviu, yang dilaksanakan pada Senin (27/01/2020) di BKN Pusat. Kegiatan ini juga sebagai bentuk dari penyusunan LAKIP Tahun 2019 yang dijadwalkan sedang berproses dari masing-masing unit kerja melalui Biro Perencanaan.

“Dengan adanya workshop ini, reviu SAKIP dan evaluasi LAKIP harus lebih baik dari sebelumnya,” ungkap Inspektur BKN A. Darmuji. Pembahasan yang menjadi fokus utama antara lain mengenai pemahaman yang selaras bagi evaluator dan kaitannya dalam memberikan rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh unit kerja, serta pemahaman ini sekaligus diperkuat dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

SAKIP merupakan keseluruhan sistem akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, monitoring kinerja, pengukuran kinerja dan capaiannya serta evaluasi atas capaian kinerjanya. Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015. Sementara LAKIP adalah ujung dari Rencana Strategis (Renstra) lembaga. “LAKIP ini bagian dalam rangka reformasi birokrasi, saat lembaga diberi anggaran, kita harus melaporkan,” tambah A. Darmuji. LAKIP BKN merupakan sesuatu yang dijadikan fokus. Bagaimana akuntabilitas kinerja lembaga diukur, dan sejauh apa Renstra lembaga tercapai.

Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf membuka Workshop Tata Cara Reviu SAKIP dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dalam Penggunaan Kertas Kerja Reviu Foto:mk

Workshop yang dibuka langsung oleh Sekretaris Utama (Sesma) BKN Supranawa Yusuf pada pagi tadi, sekaligus juga memaparkan empat rekomendasi dari KemenPAN RB, antara lain mengenai penyempurnaan definisi kinerja pada Renstra 2020-2024, penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu, pemanfaatan aplikasi e-performance dalam pengelolaan e-kinerja, dan peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja. “Saya berharap LAKIP ini bisa dipahami bersama-sama,” ujar Sesma BKN Supranawa Yusuf. Dengan workshop ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan BKN. Selanjutnya BKN optimis dapat menghasilkan perbaikan manajemen kinerja 2020-2024 mendatang. nsp