09
Okt

Sembilan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Instansi Pemerintah Ikuti Akreditasi dari BKN

Jakarta – Humas BKN, Sebanyak 9 (sembilan) Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada Instansi Pusat dan Daerah mengikuti penilaian dan pengakuan kelayakan (akreditasi) yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puspenkom ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal itu diungkapkan Kepala Puspenkom ASN BKN, Purwanto kepada Tim Humas BKN pada Jumat (9/10/2020).

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN Purwanto menyampaikan bahwa manajemen ASN basisnya sistem merit. (foto: kis)

Purwanto mengatakan, penilaian dan pengakuan kelayakan adalah bentuk penegakan standar yang dilakukan oleh Instansi Pembina dalam upaya melaksanakan pembinaan bagi Penyelenggara Penilaian Kompetensi. “Pembinaan Penyelenggara penilaian kompetensi PNS bertujuan untuk mengatur jalannya penyelenggaraan penilaian kompetensi, menilai dan mengakui kelayakan suatu Penyelenggara, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggara dalam menjalankan tugasnya agar mencapai kualitas penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang lebih baik,” terangnya.

Sampai dengan September 2020, Purwanto menyebutkan bahwa Instansi Pusat dan Daerah yang telah memiliki Penyelenggara Penilaian Kompetensi berjumlah 52 (lima puluh dua) Instansi, yang dihitung dari Instansi yang telah memiliki Asesor SDM Aparatur dan telah menyelenggarakan penilaian kompetensi. Dari jumlah tersebut, Puspenkom ASN BKN telah memberikan akreditasi kepada 6 (enam) Penyelenggara pada tahun 2019. Sementara untuk tahun 2020, Puspenkom ASN BKN telah melakukan penilaian dan pengakuan kelayakan terhadap 9 (sembilan) Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada Instansi Pusat dan Daerah. Direncanakan hasil akreditasinya akan diserahkan secara langsung oleh Kepala BKN.

Berikut daftar Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada Instansi Pusat dan Daerah yang mengikuti penilaian dan pengakuan kelayakan oleh BKN pada tahun 2020:
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Lembaga Administrasi Negara;
6. Provinsi Riau;
7. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
9. Provinsi Jawa Timur.

bal/ber