04
Feb

Sesma BKN: Era RB, Profesionalisme JPT Menjadi Sorotan

Jakarta-Humas BKN, Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti menegaskan setiap pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) wajib memiliki fundamental sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkarakter dan memiliki profesionalisme.

Profesionalisme, menurut Usman menjadi kebutuhan di era reformasi birokrasi yang menuntut terbangunnya kualitas SDM aparatur. JPT sebagai pemangku kepentingan dituntut profesional dalam semua aspek termasuk bebas dari intervensi dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Usman, lebih lanjut menjelaskan bahwa JPT perlu meningkatkan leadership capability, salah satunya melalui peningkatan profesionalitas berbasis kompetensi dan pengembangan budaya kerja inovatif. Menurutnya, selain mengikuti diklat pimpinan yang menjadi kebutuhan dasar, JPT perlu menerima pendidikan berorientasi nilai kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas).

“Pendidikan dan pelatihan berbasis pengetahuan kebangsaan akan memperkaya pandangan seta kesadaran JPT dalam menjalankan perannya. Apalagi era RB yang menekankan kualitas kinerja, UU ASN menegaskan pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) Tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya,” tegasnya.

Selanjutnya, melalui Sarasehan HUT ke-44 KORPRI yang mengusung tema Bersama TNI dan Polri Membangun ASN yang Profesional dan Handal Dalam Rangka Ketahanan Nasional Rabu, (3/2) Usman menegaskan BKN memiliki peran penting dalam pembangunan manajemen ASN, untuk itu profesional dan bermartabat menjadi pilar utama yang ingin dibangun BKN.

Adi Suryanto, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga menekankan pembangunan karakter ASN dengan ANEKA (akuntabiltas, nasionalisme, etika, komitmen mutu, dan anti korupsi) mulai diberikan sejak dini melalui diklat prajabatan. “Pegawai ASN harus mampu mengimbangi dinamika dan tuntutan global dengan terus mengembangkan kompetensi dan mentalitas panutan yang dibangun secara terprogram, integrative, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Menpan RB Yuddy juga menyampaikan bahwa JPT perlu mengikuti pendidikan Lemhannas sebagai instrumen untuk mendorong fungsi dan perannya serta membantu terlaksannya reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden. (desi)