16
Des

Sesma BKN: RUP Barang/Jasa Jangan Sekadar Formalitas!

Jakarta-Humas BKN, Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti mengingatkan seluruh jajaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan BKN agar penyusunan Rancangan Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa (B/J) jangan sampai menjadi formalitas belaka. “Lakukan evaluasi dari proses pengadaan sampai RUP-nya, apakah perencanaan pengadaannya sudah tepat, jangan sampai kita yang merencanakan, tetapi kita sendiri tidak mematuhinya, misalnya perencanaanya Februari tetapi pelaksanaannya Juni, ” tegas Usman.

Hal itu disampaikan Sesma BKN kepada PPK di lingkungan BKN dalam Rapat Pembuatan Rencana Umum Pengadaan yang berlangsung Rabu, (11/12) di Kantor Pusat BKN Jakarta. Usman juga mengingatkan agar setiap PPK menyusun rincian RUP B/J untuk T.A 2017 sebagai pedoman target pengadaan. Selain itu, Usman juga menyampaikan bahwa ada beberapa perencanaan yang bahkan direvisi sebelum dilaksanakan. “Kalo hal semacam ini terjadi, itu berarti ada yang keliru dalam pengadaannya,” paparnya.

Untuk itu dalam pembuatan rincian RUP B/J 2017, Usman meminta PPK lakukan analisis pada pengadaan di sepanjang tahun 2016 terlebih dahulu, juga khususnya dalam proses pengadaan B/J Tahun 2016, kemudian coba dibandingkan dengan Tahun 2015, dan identifikasi aspek apa yang perlu diperbaiki untuk menyusun RUP di Tahun 2017.

“Di sini peran PPK sebagai pengguna anggaran harus cermat menganalisis pengadaan B/J sebelumnya, berapa yang tidak terserap dan apa kendala dan alasan tidak terserapnya,” pesannya.

Sebelum menuntaskan RUP B/J 2017, setiap PPK diminta untuk mempersiapkan proses awal pengadaan dan rencana kerja anggarannya, penyusunan terhadap penetapan anggarannya juga harus dilakukan, hasilnya harus berorientasi pada target, dan jangan sampai memakan waktu panjang. “Dalam penyusunan RUP B/J, Presiden RI Jokowi meminta agar pengadaan B/J selesai Maret,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Biro Umum Heru Purwaka menjelaskan bahwa di sepanjang tahun 2016 terdapat 271 paket pengadaan BKN, dan untuk pembuatan rencana umum pengadaan wajib dibuat dengan merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (des)