17
Sep

Sharing Session Standar Penilaian Kompetensi Antar Instansi Pengelola ASN

Foto:des

Jakarta – Humas BKN, Standar kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup aspek metode yang digunakan, kriteria kompetensi yang ditetapkan untuk setiap jabatan, tim asesor yang tersetifikasi, disertai lembaga yang melakukan penilaian kompetensi yang terakreditasi menjadi topik pembahasan dalam pertemuan antara Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan perwakilan Pemerintah Provinsi Yogyakarta, serta melibatkan pihak The Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Pertemuan yang dinisiasi oleh Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN ini dilakukan melalui sharing session mengenai standar kompetensi ASN yang berlangsung di Kantor Pusat BKN Jakarta pada Selasa, (17/9/2019). Adapun konsep standar kompetensi ASN yang dikupas merujuk pada PermenPANRB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Pada awal pembahasan, Asisten Deputi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur KemenPANRB Ir. Salman mengatakan ada banyak subsistem yang perlu dibangun dari standar kompetensi jabatan ASN. Menurutnya standar kompetensi 4,3 juta ASN yang diidentifikasi akan menjadi big data talent yang akan masuk ke dalam sistem informasi ASN nasional yang dikelola BKN.

Foto:des

Kepala Puskaltipeg BKN Achmad Slamet menyampaikan kembali bahwa ada tiga komponen kompetensi jabatan yang dimaksud yakni kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural. Sementara untuk standar kompetensi jabatan terdiri dari standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Secara terperinci mengenai kamus kompetensi jabatan teknis diserahkan penetapannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Sementara untuk kamus kompetensi manajerial dan sosio kultural ditetapkan secara nasional.

Perwakilan GIZ Hartian Silawati menyebutkan bahwa BKN selaku pembina manajemen kepegawaian perlu memastikan agar 4,3 juta ASN dapat mengikuti assessment untuk mendapatkan gambaran kompetensi ASN secara nasional dan area kompetensi seperti apa yang perlu dikembangkan. Selain itu menurutnya BKN juga perlu memastikan agar lembaga assessment memenuhi standar dan asesornya tersertifikasi. des