25
Okt

Sikapi Tingginya Angka Pelanggaran Netralitas, BKN Fasilitasi Sinergi Lintas Institusi

Jakarta-Humas BKN. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun PNS (Wasdal Detikdispen), Jumat (25/10/2019) menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Data dan Tindak Lanjut Penyelesaian Pelanggaran Netralitas bertempat di Ruang Rapat Gedung III BKN Pusat. Direktur Wasdal Detikdispen, Hardianawati dalam sambutannya menyampaikan bahwa netralitas ASN menjadi fokus utama dalam sinergi antara BKN, KASN, Kemenpan-RB dan Bawaslu. Sinergi ini dilatarbelakangi oleh tingkat pelanggaran netralitas yang cukup tinggi. Menurut data KASN, Sebanyak 495 kasus tercatat hingga September 2019.

Menjawab permasalahan tersebut, Wasdal Detikdispen menginisiasi pembuatan aplikasi Detik Dispen, berupa file sharing berisi data pelanggaran netralitas yang dapat diakses oleh Kemenpan-RB, KASN, Bawaslu, dan Kantor Regional BKN. Otok Kuswandaru selaku Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN mengapresiasi kesigapan dari Direktorat Wasdal Detikdispen. “Netralitas adalah kewajiban sekaligus tantangan bagi PNS. Menjadi tantangan karena kita diberikan hak pilih, namun di sisi lain kita wajib bersikap netral. Melalui kegiatan ini seluruh lembaga terkait bisa menyampaikan dan menyamakan persepsi. Oleh karena itu, kegiatan semacam ini perlu sering dilakukan” tuturnya. Nantinya data yang terintegrasi dalam aplikasi Detikdispen dapat diolah untuk memberikan informasi terkait pelanggaran netralitas yang dibutuhkan oleh 5 lembaga tersebut.¬† Dalam arahannya, Otok juga mengingatkan untuk kelima lembaga terkait tegas dalam memberikan rekomendasi hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran. “Kita harus berupaya untuk menjamin pelaksanakan UU ASN yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar dalam Manajemen ASN. Tidak boleh kita menginterpretasi sendiri hukuman pelanggaran netralitas. Artinya setiap pelanggaran harus mendapatkan hukuman sesuai peraturan yang berlaku”.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Bambang D. Sumarsono Asdep Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur KemenPAN-RB, Hasni Perwakilan Kelompok Kerja Pengaduan dan Penyelidikan KASN, Feizal Rachman Kabag Sosialisasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu), Perwakilan Unit BKN Pusat, serta Perwakilan dari 14 Kantor Regional BKN di seluruh Indonesia.

Ke depan, upaya sinergi dan integrasi data antar-K/L ini diharapkan dapat mewujudkan netralitas ASN bukan hanya ranah politik, namun juga dalam tatanan manajemen ASN dan pelayanan publik. Bambang menyatakan, ‚ÄúNetralitas ASN bukan hanya perkara politik, tapi harus diimplementasikan juga dalam manajemen ASN dan pelayanan publik. Selain itu masing-masing K/L juga harus menjalankan porsi masing-masing untuk mewujudkan hal tersebut.” ary/suf