Sinergisitas dengan Pihak internal dan Eksternal Instansi, Kunci Penyusunan Laporan Keuangan Berkualitas

Bogor-Humas BKN, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Keuangan, R. Wiwin Istanti, mengatakan untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan komitmen dan dukungan seluruh jajaran internal instansi dalam mengawal akuntabilitas anggaran dari mulai perencanaan, realisasi hingga pertanggungjawaban.

Pernyataan tersebut disampaikan Wiwin saat menjadi narasumber dalam acara Workshop Sinergitas Peningkatan Kualitas Dokumen Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Badan Kepegawaian Negara, Kamis-Sabtu (26-28/8/2021) di Aston Bogor Hotel dan Resort. “BKN telah menargetkan diri agar laporan keuangan harus mendapat opini WTP. Untuk mewujudkan itu Biro Keuangan tidak bisa melakukan sendiri, diperlukan sinergisitas internal yang kuat. Di samping itu, diperlukan juga sinergisitas dengan stakeholders eksternal seperti dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara”.

Di bagian lain, Kepala Biro Keuangan BKN, Wahyu saat membuka acara tersebut mengatakan, Biro Keuangan BKN, yang mempunyai tugas sebagai pengelola dan pembina keuangan BKN, dituntut untuk selalu profesional, berintegritas, disiplin, inovatif dan kolaboratif. “Bersinergi dengan berbagai pihak, baik internal maupun ekternal dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan keuangan negara, wajib dilakukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas”.

Narasumber yang lain, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Keuangan BPKP Eko Rahayu Ningsih mengatakan Biro Keuangan memiliki tugas sangat penting untuk mengendalikan tata kelola anggaran instansi mulai dari perencanaan hingga pelaporan agar senantiasa efektif dan efisien. “Biro Keuangan juga perlu mengidentifikasi risiko-risiko yang bisa muncul dalam pengelolaan anggaran di antaranya risiko kesalahan penggunaan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK), risiko ketidaklengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan risiko perbedaan persepsi antarverivikator keuangan. Sosialiasi dengan unit-unit di dalam instansi tentang hal-hal apa saja yang mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran perlu dilakukan sebelum melakukan kegiatan yang menggunakan anggaran negara”. kis/dep