16
Sep

Sistem Kinerja dan Regulasi Pembayaran Tunkin PNS Jadi Topik FGD Pemkab Kutai Kartanegara ke BKN

Jakarta – Humas BKN, Setelah sebelumnya melakukan konsultasi soal pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali melanjutkan konsultasi pertemuan dengan BKN untuk benchmark perihal sistem kinerja PNS, baik dari aspek regulasi sampai dengan komponen penilaian yang digunakan.

Pertemuan tersebut dikemas melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Rancangan Sistem Penilaian Kinerja dan Rancangan Peraturan Bupati perihal pembayaran tunjangan kinerja bagi PNS di lingkup Pemkab Kutai Kartanegara yang berlangsung pada Jumat, (13/9/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Asisten Umum Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Irfan Prananta menerangkan urgensi FGD ini dilakukan karena saat ini Pemkab sedang membangun sistem penilaian kinerja beserta Rancangan Peraturan Bupati tentang pembayaran tunjangan kinerja. Kedua hal tersebut yang menjadi fokus pertanyaan dan diskusi yang dibawa ke BKN. “Kami tengah menggodok sistem penilaian kinerja bagi 14 ribu PNS di Pemkab, sekaligus meminta masukan dari aspek aturan khususnya mengenai Rancangan Peraturan Bupati soal tunjangan kinerja ini,” imbuhnya.

Pada pembukaan FGD, Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang berkesempatan hadir membuka forum tersebut, menggarisbawahi tentang penilaian kinerja atau yang disebutnya dengan istilah performance management merupakan bagian dari Human Capital. Ia menekankan soal konsep value yang seharusnya jadi filosofi rencana target kinerja yang ingin dicapai melalui rencana strategis (renstra) organisasi. “Jika renstranya saja tidak akurat menargetkan value tertentu, maka kinerja yang dihasilkan tidak akan menghasilkan value atau dengan kata lain penilaian itu hanya sekadar menghitung performance, tanpa melihat apakah kinerjanya itu bernilai terhadap target daerahnya atau bahkan target negara,” terangnya.

Selanjutnya secara mendetail pembahasan teknis tentang aspek konsep regulasi pembayaran tunjangan kinerja dan sistem penilaian kinerja dipimpin oleh Direktur Kinerja ASN Neny Rochyany dan perwakilan dari tim perancang perundang-undangan BKN. des