17
Mei

Songsong HUT ke-68, BKN Selenggarakan Seminar Kepegawaian

Jakarta-Humas BKN, menapaki usia 68 tahun, BKN terus berupaya dan berusaha untuk menjadi instansi yang semakin baik dan semakin perform dalam pengelolaan manajemen ASN. Dalam memasuki usia 68 tersebut, BKN menyelenggarakan Seminar Kepegawaian dengan Tema “Rasionalisasi ASN: Mewujudkan Komposisi Ideal, Membangun Profesionalitas,” Selasa (17/05/2016) yang diadakan di Aula BKN Pusat Jakarta. Hadir sebagai pembicara Dr. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl.SE, M.Eng (Deputi SDM Kementerian PAN dan RB), Dr. Hj. Reny Hendrawati, MM (Kepala BKD Kota Bekasi) dan Dr. Pantius D. Soeling (Dosen UI).

Dalam pembukaannya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa perubahan dan persaingan global adalah sebuah keniscayaan yang harus diikuti dengan perubahan birokrasi. Posisi birokrasi Indonesia di kancah ASEAN masih memperlihatkan bahwa kita masih tertatih-tatih dan tertinggal dari beberapa Negara tetangga. Hal ini perlu disikapi dengan melakukan identifikasi dan melihat kualitas birokrasi saat ini untuk dasar perbaikan. Kebutuhan rasionalisasi birokrasi yang bukan hanya diartikan sebagai pengurangan pegawai namun lebih tepatnya penataan pegawai menjadi suatu yang harus dilakukan. Realita di daerah dimana belanja pegawai bisa mencapai 50% dari APBD tentunya menjadi persoalan yang penting untuk segera diselesaikan solusinya. Beban fiscal tidak sebanding dengan output yang didapat dimana pembelanjaan daerah didominasi hanya untuk belanja pegawai, sementara pelayanan publik juga membutuhkan biaya yang banyak.

Terkait dengan roadmap penataan PNS, Deputi SDM KemenPAN&RB menjelaskan bahwa pada tahun 2016 ini pemerintah melakukan beberapa langkah yakni pemetaan dan penyiapan payung hukum dan anggaran. Untuk tahun 2017, pemerintah berencana melakukan rasionalisasi sebanyak 300.000, kemudian dua tahun berikutnya juga melakukan rasionalisasi sebanyak 358.568. namun demikian, selama kurun waktu itu, pemerintah juga melakukan rekrutmen untuk pengganti PNS yang pensiun yakni 151.042 (2016), 132.025 (2017), 155.875 (2018) dan 155.168 (2019). Dengan adanya rasionalisasi, pemerintah berharap komposisi PNS pada tahun 2019 menjadi 3.500.000 orang.

Sementara itu Pantius D. Soeling sempat mempertanyakan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Menurutnya, seharusnya pemerintah sebelum menerapkan kebijakan sudah mempertimbangkan konsekuensi atas apa yang dilakukan. Lebih lanjut Pantius menyampaikan bahwa penataan yang mengarah pada rasionalisasi hendaklah mempertimbangkan asas keadilan, baik keadilan prosedural, keadilan interaksional maupun keadilan retributive. Pada acara itu, Kepala BKD Kota Bekasi berkesempatan memaparkan kondisi kepegawaian di Kota Bekasi sebelum pelaksanaan e-PUPNS dan sesudahnya. fhu