25
Okt

Struktur Organisasi Harus Match dengan Perkembangan Birokrasi

Jakarta-Humas BKN, Usulan penataan struktur dan organisasi dilatarbelakangi oleh tugas dan fungsi BKN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomer 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (Sestama BKN), Supranawa Yusuf dalam Focus Group Discussion (FGD) Audit/Evaluasi Organisasi BKN di Jakarta Selatan, pada Jumat (25/10/2019).

Sestama BKN menyampaikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, struktur dan organisasi harus match dengan perkembangan birokrasi untuk mencapai tujuan organisasi. “Perkembangan tugas dan mandat yang menjadi kewenangan BKN harus diakomodasi dengan struktur yang baru. Selain itu perlu melihat pola organisasi, apakah sudah sesuai dengan mandat dan masih relevan atau tidak,” jelas Sestama.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) era 2011-2014, Azwar Abubakar yang turut hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa perubahan yang ada pada institusional atau kelembagaan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan dasar dalam melakukan pengembangan. Selain itu, perubahan tersebut tidak menutup ruang untuk berinovasi yang sejalan dengan regulasi. ” Locus of Concern perubahan struktur dan organisasi adalah untuk memperbaiki kinerja di birokrasi,” ungkap Azwar.

Pada FGD pertama yang dihadiri oleh Kementerian PANRB, Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta tim konsultan ini, membahas kerangka kerja kegiatan dengan menggali data dan informasi mengenai sistem kelembagaan di BKN. Tujuannya untuk mengevaluasi tugas serta fungsi BKN dan mengidentifikasi tantangan ke depan guna melihat keterkaitan antara perkembangan birokrasi dengan mandat yang diberikan kepada BKN. kaw