29
Okt

Tahun 2020, BKN Targetkan Data Kepegawaian 627 Instansi Terintegrasi

 

Balilkpapan-Humas BKN, Setelah dua tahun Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bergulir, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) serta Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan koordinasi guna percepatan terwujudnya SPBE. SPBE ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya. Keinginan itu sejalan dengan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang memasukkan quick win atau percepatan integrasi 4 aplikasi umum sebagai aksi yang dipantau dan dievaluasi, salah satunya adalah Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen menyampaikan terkait dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) atau Satu Data ASN, ke depan SAPK BKN akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg). Sesuai dengan Undang Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, BKN memiliki kewenangan besar sebagai pengelola sentral data kepegawaian. Untuk itu menjadi tugas BKN untuk mempercepat terwujudnya SI-ASN. “Per September 2019, 152 instansi sudah terintegrasi data dengan BKN, yang terdiri atas 34 instansi pusat dan 118 instansi daerah. Tahun 2020 ditargetkan 627 instansi pemerintah dapat terintegrasi dengan baik ( full duplex )”, ungkap Suharmen pada saat acara Rapat Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian, Selasa (29/10/2019) di Balikpapan.

 

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN, Otok Kuswandaru juga menyampaikan bahwa jika sistem dan data informasi kepegawaian sudah terintegrasi full duplex, maka proses Wasdal dan tindakan akan dengan mudah dilakukan melalui sistem yang didasari dengan adanya peta jabatan dan profil Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Saat ini pelaksanaan Wasdal masih bersifat simpleks (satu arah, hanya dari aduan), padahal kita tahu bahwa sistem tata kelola manajemen kepegawaian yang baik akan mendukung sistem merit,” jelas Otok. Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris Windiyanto juga menyampaikan jika SI-ASN terwujud maka 9 layanan mutasi kepegawaian ditargetkan paperless. “Saat ini BKN sudah menerapkan Digital Signature sebagai salah satu bentuk pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),” ungkap Aris.

Pada acara rakor tersebut, Suharmen juga menyoroti tentang pengelolaan kearsipan kepegawaian yang harus mulai bergeser. Dari pengelolaan arsip secara manual menjadi pengelolaan arsip memanfaatkan TIK yaitu dengan digitalisasi tata naskah. Tidak hanya itu, Suharmen juga menekankan adanya Road Map/Grand Design TI BKN yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam kegiatan pembangunan/pengembangan TI BKN. “Pembangunan/pengembangan sistem informasi harus dilakukan terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, sehingga kita bisa mewujudkan tidak saja efisiensi pengelolaan anggaran pengembangan sistem informasi tetapi juga mampu mengintegrasikan sistem informasi yang ada, pungkas Suharmen. wik