06
Nov

Talenta Pegawai, Investasi Instansi Pemerintah dalam Wujudkan Percepatan Sistem Merit

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sosialisasi yang digelar di Kantor Pusat BKN, Jakarta pada Rabu (06/11/2019) ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai standarisasi penyelenggaraan penilaian kompetensi kepada 120 peserta yang terdiri dari Kepala Biro SDM/Kepegawaian Kementerian/Lembaga, Kepala BKD Provinsi dan Kepala BKPP Kabupaten/Kota, beberapa Lembaga/Biro/Konsultan dari privat sector, penyelenggara penilaian kompetensi TNI-POLRI, serta perwakilan penyelenggara penilaian kompetensi dari Perguruan Tinggi.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa talent management merupakan proses percepatan sistem merit yang dimulai dari talent acquisition, talent development, dan talent retention. (foto: kis)

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa talent management merupakan proses percepatan sistem merit yang dimulai dari talent acquisition, talent development, dan talent retention. Namun untuk melaksanakannya, dibutuhkan identifikasi talenta dengan menggunakan metodologi pengukuran sesuai standar penilaian yang ditetapkan. Selain itu juga diperlukan alat kendali berupa database asesor berdasarkan level dan kompetensi yang akan mendukung pelaksanaan talent management. “Talenta pegawai merupakan investasi yang dapat memberikan feedback kepada setiap Instansi dan mewujudkan percepatan sistem merit,” ungkap Kepala BKN.

Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Audy WMR Wuisang yang hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa salah satu upaya Indonesia agar lepas dari lower middle adalah dengan mewujudkan Smart ASN yang profesional melalui percepatan sistem merit. Sistem merit juga menjadi salah satu konsentrasi Stranas PK dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan syarat memberantas transaksi jabatan. “Penilaian kompetensi merupakan bagian besar pelaksanaan sistem merit sebagai strategi pencegahan korupsi,” ujar Audy.

Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 merupakan tidak lanjut BKN dalam melaksanakan tugas membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi ASN sesuai amanat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ruang lingkup dari peraturan tersebut mengenai standar penyelenggaraan penilaian kompetensi di antaranya mengatur tentang standar penyelenggara, SDM atau asesor, metode dan alat ukur, fasilitas, tahapan penyelenggara, penilaian hingga standarisasi kategori hasil penilaian dan bentuk laporan. kaw