04
Jul

Tanya Formasi 2014, DPRD Bengkayang Audiensi Ke BKN

Jakarta–Humas BKN, Persiapan seleksi CPNS 2014, rombongan Pimpinan dan Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Kepegawaian Daera (BKD) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat melakukan konsultasi-audiensi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (3/7/2014). Dalam kunjungan tersebut Pimpinan Komisi A DPRD Kab Bengkayang, Yakobus Sitolin menanyakan apakah formasi CPNS 2014 untuk Daerah ditetapkan oleh pihak Kemenpan & RB atau BKN.

TH BKY

Kepala Biro Humas dan Protokol Tumpak Hutabarat.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Tumpak Hutabarat, di Ruang Rapat Gedung I Lt. 1 Kantor Pusat BKN Jakarta menyampaikan bahwa penetapan formasi bukan kewenangan BKN, melainkan pihak Kemenpan & RB. Namun demikian menurut Tumpak Hutabarat bahwa usul formasi disampaikan oleh masing-masing Daerah. Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa usul tersebut tentunya berdasarkan kebutuhan Daerah. Berkas usulan harus lengkap sesuai regulasi dan format yang ada. “Usulan dilengkapi dokumen profil daerah, Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), pete jabatan hingga proyeksi kebutuhan PNS selama 5 tahun,” jelas Tumpak Hutabarat. Dari hasil analisis Tim Formasi BKN jadilah pertimbangan BKN dan disampaikan Kemenpan & RB untuk ditetapkan atau tidaknya usulan formasi Instansi. “Dalam menetapkan formasi, Menteri PAN & RB, tentu juga akan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara dan kemampuan Daerah,” terang Tumpak Hutabarat.

TM BKY

Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat.

Tumpak Hutabarat menambahkan bahwa untuk test CPNS 2014, Pemerintah tetap akan memberlakukan 2 model tes yaitu Lembar Jawaban Komputer (LJK) dan Computer Assisted Test (CAT-BKN). “Pemprov sudah harus menggunakan CAT-BKN. Sedangkan untuk Pemkab masih boleh memilih pakai CAT-BKN atau LJK, itu berdasarkan kesiapan Daerah,” pungkas Tumpak Hutabarat. Flavita/Ganita/Balisu