19
Nov

Targetkan Peningkatan Wawasan PPK, BKD Kalimantan Selatan Kunjungi BKN

Jakarta-Humas BKN, Sejumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengunjungi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (19/11/2015) dengan agenda mengkonsultasikan sejumlah persoalan kepegawaian. Kunjungan mereka bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman guna meningkatkan kinerja pejabat pengelola kepegawaian Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan itu rombongan yang dipimpin oleh Kepala BKD Pemprov Kalimantan Selatan H.M. Thamrin itu ditemui oleh Kepala Biro Humas BKN, Tumpak Hutabarat, Kepala Pusat Kajian dan Penelitian Kepegawaian BKN, Ulida Lumban Toruan dan Kepala Seksi Penyajian Informasi dan Penyusunan Tabel Referensi Kepegawaian Non PNS-BKN, Andi Ibrahim.

 

IMGL9472

Penjabat kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi pegawai, jelas Tumpak. (foto: kis)

Pada kesempatan itu, Kepala Biro Humas, Tumpak Hutabarat menjelaskan sejumlah hal di antaranya mengenai isi surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.100-2/99 tentang Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah. Dalam surat itu, jelas Tumpak, penjabat kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi pegawai. Selain dilarang memutasi pegawai Kepala BKN melalui suratnya juga melarang penjabat kepala daerah membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluakan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

IMGL9481

P3K diperuntukkan bagi mereka yang memiliki keahlian tertentu yang memang dibutuhkan oleh birokrasi, jelas Ulida. (foto: kis)

Di bagian lain, Kepala Pusat Kajian dan Penelitian Kepegawaian, Ulida Lumban Toruan pada kesempatan itu menjelaskan perihal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menurut Ulida, P3K bukan diperuntukkan bagi sembarang pegawai, namun diperuntukkan bagi mereka yang memiliki keahlian tertentu yang memang dibutuhkan oleh birokrasi. Sementara itu Andi Ibrahim menjelaskan tentang PUPNS yang akan ditutup pada 31 Desember 2015. Pada kesempatan itu Andi mengatakan setiap PNS berkewajiban memperbarui datanya melalui PUPNS. dep