26
Jan

Telaah Tenaga Honorer KI, Pemprov Jambi Beraudiensi dengan BKN

Jakarta-Humas BKN. Dipimpin Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Ambo Tuo, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov)Jambi datang ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Jakarta, Senin, (26/1). Rombongan yang beraudiensi dengan BKN ini diterima oleh Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman di Ruang Mawar Lantai I Gedung I Kantor Pusat. Ikut hadir dalam audiensi tersebut Kasubdit Administrasi Pengadaan dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara Syarif Ali, serta Kasubdit Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan , dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II Gunawan.

11

Para Pejabat BKN (berseragam coklat) Beramah Tamah dengan Pejabat Pemprov Jambi usai Audiensi

Dalam audiensi ini, Ambo Tuo mengatakan bahwa sampai dengan saat ini di Pemprov Jambi masih ada 45 Tenaga Honorer K-I (TH K-I) yang masih belum diangkat menjadi CPNS, dikarenakan penempatan mereka dianggap bukan dari Instansi Pemerintah, Menurutnya kesalahan penempatan honorer tersebut adalah kesalahan administrasi saja. Mereka juga dibayar dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD). Terlebih sampai dengan saat ini mereka masih aktif bekerja dengan dedikasi yang tinggi. “Jangan pernah berhenti mengusahakan agar mereka dapat diangkat menjadi CPNS” ucapnya menirukan perintah gubernur Jambi dalam memperjuangkan nasib TH K-I yang belum diangkat tersebut.

Menanggapi hal ini, Herman menekankan bahwa secara umum proses pengangkatan TH K-I sudah selesai, sehingga sekarang adalah proses pengangkatan/penetapan NIP bagi TH K-II yang dinyatakan lulus dan sudah melengkapi berkas administrasi secara lengkap.

25

Para Pejabat Pemprov Jambi sedang Beraudiensi

Sementara, Gunawan memaparkan bahwa hanya Tenaga Honorer yang memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007 yang dapat diangkat menjadi CPNS setelah ditetapkan NIP-nya oleh BKN. “Semua persyaratan dalam PP tersebut bersifat mutlak dan harus terpenuhi semuanya (akumulatif),” tegas Gunawan.

Pada kesempatan yang sama, Syarif Ali bahwa BKN hanya akan menetapkan NIP Tenaga Honorer KI dan KII dengan mengacu pada regulasi kepegawaian yang ada. “Jika BKN tidak menerbitkan NIP untuk seorang CPNS baik dari jalur umum maupun tenaga honorer, penyebabnya adalah ketidaklengkapan berkas usulan yang diajukan (oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah) ke BKN, atau berkas usulan tidak memenuhi kriteria, sehingga NIP tidak diterbitkan BKN,”ujarnya. ags/aman/dinda