10
Okt

Tim Penilai Nasional Reviu Penerapan ZI Terhadap 2 Kanreg BKN

Jakarta – Humas BKN, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) II Surabaya dan III Bandung menjadi perwakilan unit kerja yang diusulkan untuk direviu oleh Tim Penilai Nasional (TPN) setelah dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh Tim Penilai Internal (TPI) BKN. Kedua Kanreg tersebut diusulkan sebagai unit kerja di BKN yang memenuhi syarat berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sesuai pedoman penilaian Zona Integritas (ZI) yang diatur dalam Peraturan MenPANRB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Kedua Kanreg yang diusulkan sebagai ZI ini sudah melalui tahap penilaian mandiri oleh TPI di BKN dan tentunya dengan mempertimbangkan syarat penilaian untuk unit kerja yang diusulkan. Mekanisme ini dilakukan sesuai langkah yang ditentukan dalam PermenPANRB 52/2014,” sebut Inspektur BKN Darmuji saat membuka kegiatan penilaian ZI terhadap Kanreg II BKN Surabaya dan Kanreg III Bandung oleh TPN yang juga dihadiri perwakilan TPI dan Tim Reformasi Birokrasi (RB) BKN dan berlangsung di Kantor Pusat BKN Jakarta pada Kamis, (10/10/2019).

Secara terpisah masing-masing Kanreg memaparkan penerapan pembangunan ZI yang telah dilakukan berdasarkan enam fokus area yang ditentukan, yakni dari aspek program Manajemen Perubahan; Penataan Tatalaksana; Penataan Manajemen SDM; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Salah satunya misalnya dari aspek Manajemen Perubahan, Kepala Kanreg III BKN Bandung Imas Sukmariah mengatakan tantangan mengubah mindset perilaku tidak hanya dilakukan di internal Kanreg saja, melainkan juga di eksternal meliputi wilayah kerja Kanreg Bandung. “Selain membangun sistem online seperti Mang Asep untuk layanan kepegawaian, kami juga melakukan evaluasi terhadap penerapan ZI dan memberikan apresiasi bagi instansi di wilayah kerja Kanreg yang sudah melaksanakan layanan tersebut. Saya kira penerapan ZI ini butuh komitmen bersama yang harus dikerjakan secara nyata,” tambahnya.

Sebagai informasi penilaian ZI yang dimaksud dalam PermenpanRB 52/2014 ini merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen mewujudkan WBK/WBBM, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui enam fokus area yang ditentukan sebagai komponen penilaian. Adapun TPN meliputi KemenPANRB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI. des