16
Sep

Tingkatkan Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Output, Satker BKN Ikuti Bimtek Penerapan PIPK

(foto: kis)

Jakarta – Humas BKN, Sebagai bentuk diseminasi Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Biro Keuangan BKN menginisiasi Bimbingan Teknis PIPK bagi seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BKN, Kamis (16/9/2021) secara daring dan luring. Kepala Biro Keuangan BKN, Wahyu menyebutkan bahwa pelaksanaan Bimtek PIPK dilakukan pertama kali di BKN dan bertujuan agar seluruh pengelola keuangan di BKN terdiseminasi pentingnya aspek PIPK dalam pertanggungjawaban anggaran negara.

Di samping itu Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah selaku Kuasa Pengguna Anggaran BKN menginstruksikan kepada seluruh Satker di lingkungan BKN agar laporan keuangan disusun berdasarkan pengendalian intern yang diatur dalam Permenkeu 17/PMK.09/2019. Menurutnya PIPK menjadi salah satu aspek penting dalam pertanggungjawaban keuangan negara yang memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Setiap pengelolaan anggaran negara di BKN, mulai dari penerimaan dan belanja keuangan harus dipertanggungjawabkan sesuai SAP, tidak sekadar melakukan penyerapan, tetapi juga dari aspek output anggaran,” terangnya. Imas juga menyebutkan bahwa BKN sebagai entitas pelaporan wajib menerapkan PIPK untuk memastikan penyajian laporan keuangan BKN menunjukkan penggunaan anggaran yang berdampak pada perbaikan kinerja layanan BKN.

Terakhir Imas juga mengingatkan seluruh Satker agar mempercepat proses realisasi agar bisa mengejar target realisasi nasional dengan capaian 60% pada triwulan ketiga tahun anggaran 2021. Ia juga mengapresiasi seluruh pengelola keuangan di BKN atas capaian BKN kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 (dua belas) tahun berturut-turut. Ia meminta agar laporan keuangan BKN tidak sekadar menunjukkan capaian realisasi, tetapi juga bisa memperlihatkan adanya output anggaran yang dihasilkan organisasi berupa kinerja BKN yang berkontribusi terhadap pelayanan yang lebih baik kepada publik. des